EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIB

Oleh : Prof. H. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D-Jakarta, 2 Juni 2009

Latar Belakang

Akhir-akhir ini, terutama menjelang pemilu dan pilpres 2009 ramai dibicarakan oleh para elit politik tentang ekonomi kerakyatan dan/atau ekonomi kebangsaan, dan neolib. Bagi masyarakat awam tentu tidak dapat difahami apakah itu ekonomi kerakyatan dan/atau ekonomi kebangsaan dan neolib, apakah manfaatnya dan keburukannya bagi rakyat tidak terjangkau oleh pemikiran awam.

Tetapi, kalau rakyat awam tidak sampai pemikrannya ke sana, tentu itu wajar; namun kalau para elit politik sendiri belum sepakat mengenai gagasan ekonomi kerakyatan dan/atau kebangsaan serta berbantah-bantah tentang pengertian dan praktik neolib itu tentu tidak wajar. Karena, kalau belum ada suatu pemahaman yang sama, mana mungkin akan ada perubahan dalam perekonomian Indonesia yang akan datang ini.

Perubahan memerlukan minimal pengetahuan tentang apa yang harus dirubah, mengapa harus dirubah, yang mana keadaan sekarang yang harus dirubah, seberapa nyata perubahan itu harus dilakukan, seberapa lama perubahan itu dapat dilakukan, dan yang sangat penting adalah apakah ada kekuatan untuk merubah itu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut bukan hanya masalah implementatif, tetapi masalah-masalah ideologi yang sekarang ini justru sudah tidak dianggap penting lagi.

Perubahan yang sifatnya mendasar terhadap haluan pembangunan, menjaga kemandirian ekonomi terhadap pengaruh globalisasi, Bank Dunia, IMF, WTO, dapat dilakukan hanya oleh suatu pemerintahan dan kepemimpinan nasional yang sangat kuat.

Ekonomi Kerakyatan

Kadang-kadang muncul istilah yang dipakai oleh para elit politik tentang ekonomi kerakyatan dengan istilah ekonomi kebangsaan. Jika dua istilah ini didasarkan pada UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, maka tidak ada perbedaan dalam esensinya, hanya ada perbedaan dalam cara pendekatan. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan angota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

Kalau pengertian ekonomi kerakyatan lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi masyarakat, baik sebagai produsen kecil (petani, nelayan, peternak, pengrajin), pedagang kecil, lapangan pekerjaan bagi kaum pekerja; yang semuanya diharapakan bermuara pada kesejahteraan rakyat, maka konsep seperti itu hanya melaksanakan UUD ’45 pasal 33 ayat 1. Seharusnya, ayat 2 dan 3 menjadi perhatian yang sama dengan ayat 1, yaitu penguasaan oleh Negara terhadap kekayaan bumi dan cabang-cabang ekonomi yang vital bagi kepentingan rakyat. Itulah pengertian ekonomi kerakyatan menurut pemahaman kami menurut UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3.

Kalau konsep pembangunan dilakukan sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 ini maka akan terdapat kemandirian perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Ekonomi kebangsaan suatu pengertian yang menekankan kan pada kemandirian dalam perekonomian nasional. Kebijaksanaan pemerintah dicerminkan dalam perlunya menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan pekerjaan, pemakaian produk dalam negeri, proteksi, menghilangkan kegtegantungan pada kekuasaan asing, dan beroriantasi pada usaha-usaha masyarakt kecil seperti pedagang, pasar tradisional, dan produsen-produsen kecil lainnya.

Dengan demikian, konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi kebangsaan, tidak ada bedanya, yaitu pelaksanaan UUD’45 pasal 1, 2, dn 3. Pembangunan ekonomi masyarakat seperti ini memerlukan peranan pemerintah yang besar, tidak hanya dalam bentuk kredit yang diberikan begitu saja tanpa adanya suatu perencanaan dan pengendalian serta penyediaan peraturan-perundangan; tetapi peranan pemerintah sangat penting untuk melindungi usaha-usaha masyarakt, pengorganisasian dalam bentuk organisasi koperasi, industri pengolahan, pemasaran, penyediaan SDM yang berkompetensi, sangat menentukan untuk keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat.

Janganlah para petani dan masyarakat yang sudah mempunyai usaha-usaha mereka dijadikan buruh untuk menggarap lapangan pekerjaan yang baru dibuka oleh para pengusaha. Lapangan pekerjaan bagi masyarakt yang sudah mempunyai usaha memerlukan bantuan dari pemerintah untuk mencapai kemadirian sebagai wirausahaan.

Kalau para petani dan masyarakat pengusaha-pengusaha kecil dijadikan buruh, ini bukanlah konsep dari ekonomi kerakyatan, tetapi konsep ekonomi kapitalisme. Buruh di sektor pertanian dan perkebunan upahnya sangat rendah sesuai dengan sifat produk pertanian sebagai produk primer yang permintaannya inelasits.

Konsep yang benar adalah kaum tani diberi 3-6 HA usaha perkebunan sebagai milik mereka sendiri, pengolahan dan pemasarannya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Kalau mau menciptakan lapangan pekerjaan, ciptakanlah lapangan pekerjaan yang bermartabat bagi pekerja, bukan menjadikan mereka buruh pertanian dan perkebunan yang mendekati tingkat perbudakan.

Ekonomi Neolib

Pelaksanaan neolib di Indonesia sejalan dengan kehidupan perekonomian sejak awal Orde Baru, dan mendapatkan penekanan yang lebih intensif setelah krisis ekonomi tahun 1997. Penerapan neolib di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1980-an, dimulai dengan deregulasi dan debirokratisasi keuangan tahun 1987 serta pelaksanaan privatisasi BUMN pada awal 1990-an (Revrisond Baswir, 2006).

Pada intinya neolib berasal dari faham ekonomi klasik yang mendasarkan pada filsafat kebebasan individu untuk berbuat, tanpa adanya intervensi dari Negara atau dikenal dengan laissez faire – laissez passer. Faham ekonomi klasik ini didasarkan pada pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno, yang mana kata “ekonomi” sendiri berasal dari penggabungan dua suku kata Yunani : oikos dan nomos, yang berarti “pengaturan atau pengelolaan rumah tangga”, dan yang pertama kali istilah ini digunakan oleh Xenophone seorang filsuf Yunani kuno.

Neolib adalah penyempurnaan dari libralisme klasik, yang agenda ekonominya dapat dilihat dari bebagai kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, terutama setelah pemerintahan era reformasi. Kebijaksanaan yang paling menonjol adalah berkurangnya intensitas peranan pemerintah dalam perencanaan pembangunan; dilaksanakannya program IMF meliputi empat kebijaksanaan : (1) kebijaksanaan anggaran ketat, termasuk kebijaksanaan penghapusan subsidi, (2) libralisasi sektor keuangan, (3) libralisasi sektor perdagangan, dan (4) privatisasi BUMN.

Di Indonesia, kebijakan uang ketat dilakukan pada waktu Sumarlin sebagai menteri keuangan, yang bertujuan untuk menekan tingkat inflasi. Sekarang banyak sekali praktik neolib yang dilakukan oleh pemerintah semenjak reformasi seperti pembebasan bea masuk untuk produk-pruduk impor, devisa bebas, kurs mengambang, pelaksanaan program IMF dalam privatisasi aset BUMN, pengurangan subsidi, kebijakan moneter lainnya.

Joseph E. Stiglitz, ekonom penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001, yang mengajar di University of Columbia, New York, melancarkaan krtitiknya terhadap program IMF dan World Bank untuk Negara-negara sedang berkembang. Stiglitz menyatakan kecewa terhadap model atau teori ekonomi yang dipakai IMF, yang mengakibatkan para politisi pembuat kebijakan sangat berlumuran dengan kepentingan politik, pribadi, kelompok, atau ideologi. Selanjutnya Stiglitz menyatakan, bahwa dia keluar dari World Bank, karena kebijakan Washington- sebutan bagi lembaga seperti Bank Dunia, IMF, Departemen Keuangan AS, sangat terkontaminasi berbagai kepentingan. Selanjutnya Stiglitz menyatakan banyak kebijakan IMF, yang melahirkan penderitaan di Negara berkembang ketimbang hasil positifnya (Esai-Esai Nobel Ekonomi, Kata Pengantar Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, 2007).

Kemandirian Ekonomi & Kesejahteraan Rakyat

Esensi dari konsep ekonomi kerakyatan adalah kemandirian ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat dalam suatu Negara Nasioanl Demokrasi. Dasar dari konsep ekonomi itu sudah dibuat oleh para pendiri Negara ini yang tercantum dalam Pancasila dan UUD ’45. Tetapi dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia terjadi banyak peristiwa sejarah yang sudah dilewati dan akan dilewati, yang membuat kesejahteraan rakyat itu belum tercapai. Dan ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintah yang akan datang, siapapun yang terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Masalah yang dihadapi tidak hanya masalah ekonomi, tetapi masalah kedaulatan, dan masalah kepribadian dalam gelombang globalisasi dan dunia tanpa batas.

Konsep-konsep ekonomi yang selama ini dapat dikatakan berhasil dalam mencapai kemajuan seperti konsep ekonomi kapitalisme bagi Negara-negara Eropah Barat, Amereika Serikat, Jepang pada masa lalu, dan konsep ekonomi sosialisme bagi Uni Soviet dan Negara Eropah Timur, sekarang justeru tidak efektif lagi untuk dipakai. Kalau masih efektif, tidak mungkin Uni Soviet sebagai Negara sosialis super power masuk pasar bebas, tidak mungkin negrara-negara kapitalis maju seperti Amerika Serikat sudah meragukan teori ekonomi kapitalisme yang mengakibatkan krisis global dan turunnya produktivitas bangsa serta pengangguran yang besar jumlahnya.

Setiap Negara akan mencapai kemajuannya dengan jalannya sendiri, tidak ada dalam sejarah ada negara yang menggunakan jalan yang sama untuk mencapai suatu kemajuan.

Ini penting bagi penguasa di Indonesia agar jangan mecaplak pemikiran-pemikiran yang tidak cocok dengan sejarah dan watak bangsa Indonesia. Indonesia memerlukan kemandirian ekonomi dalam situasi semakin kuatnya saling ketergantungan antar Negara; Indionesia memerlukan kedaulatan dalam berpolitik agar harga diri bangsa diakui dan dihormati dunia internasional; Indonesia memerlukan berkribadian dalam kebudayaan agar nilai-nilai luhur bangsa terpelihara dan dapat diwariskan.