Thought's

Things about the big country and nation — Indonesia.

OPPORTUNITY COST PERTUMBUHAN EKONOMI

Posted by Buyung Syafei pada 23 Mei 2009

Oleh : Prof.H.Buyung Achmad Sjafei, Ph.DJakarta, 21 Mei 2009

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5 persen rata-rata per tahun perlu dicapai di negara-negara sedang berkembang, karena tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, bahkan pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam labour force concept yang dipakai di Indonesia, angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja dan mencari pekerjaan.

Di Indonesia pertumbuhan ekonomi pada periode Repelita di bawah orba mencapai rata-rata 7 persen per tahun, bahkan dalam Repelita II mencapai 9 persen per tahun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bermanfaat untuk peningkatan tersedianya barang- barang untuk konsumsi, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang merata (trickle down), peningkatan standar hidup umumnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan, penggunaan sumber-sumber daya alam yang efisien, tidak merusak lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara sedang berkembang, juga diharapkan menjadi mesin ekonomi pembangunan untuk mencapai kemajuan yang cepat, mengatasi keterbelakangan yang berabad akibat penjajahan, menuju negara yang maju dengan industri modern. Tetapi harapan tentang manfaat pertumbuhan ekonomi seperti itu tidak mungkin dapat dicapai, kalau hanya mengandalkan pada teori dan konsep ekonomi yang dianut para ekonom barat seperti teori ekonomi neo-klasik dan neo-libral, yang di negara-negara sedang berkembang secara empirik tidak terbukti kebenarannya .

Pertumbuhan ekonomi tanpa suatu perencanaan oleh suatu pemerintahan yang kuat akan mengakibatkan biaya sosial yang tinggi, yang akan sangat membebani masyarakat generasi sekarang dan generasi-genarasi akan datang. Biaya sosial pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berupa : dampak lingkungan, opportunity cost, distribusi pendapatan yang tidak merata, kemiskinan, pengangguran, dampak sosial : budaya, stress kejahatan; pertumbuhan yang tidak berkelanjutan, kemungkinan ekonomi makro yang tidak stabil seperti dialami oleh Indonesia sekarang. Opportunity Cost of Growth “Oppportunity cost an amount of money lost as a result of choosing one investment rather than another.”

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi selama 32 tahun di bawah rezim ekonomi orba, Indonesia mengalami biaya-biaya sosial, antara lain dengan apa yang disebut: opportunity cost of growth. Ini berhubungan dengan pilihan alokasi sumber daya apakah: untuk menghasilkan barang-barang konsumen? atau menghasilkan barang-barang modal?

Dalam pengalaman perekonomian Uni Soviet masa lalu, opportunity cost ini terjadi antara Industri A yang menghasilkan alat-alat produksi, dan Industri B yang menghasilkan barang-barang konsumen. Strategi yang dilaksanakan Uni Soviet adalah tingkat pertumbuhan Industri A lebih cepat dari Industri B, sehingga sebagai hasilnya basis ekonomi Uni Soviet sangat kuat, tetapi barang-barang yang tersedia untuk konsumen terbatas.hal ini mengakibatkan opprrtunity cost untuk membangun Industri A sangat tinggi, yang mengorbankan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang konsumsi. Sehingga dikenal di Uni Soviet pada waktu itu, masyarakat punya uang banyak, tetapi barang yang mau dibeli kurang tersedia.

Di Indonesia, kebalikan dari di Uni Soviet, semenjak dimulai pembangunan pada periode orba, yang dibangun adalah industri-industri barang jadi yang menghasilkan barang-barang konsumen. Dan ini untuk menunjukkan perbedaan terhadap keadaan ekonomi zaman “orla”, bahwa rezim orba dapat mensejaterahkan rakyat dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar, anatara lain sandang dan pangan. Industri berat kecuali industri baja di Cilegon, dan industri-industri hulu hampir tidak terpikirkan. Mungkin karena barang-barang modal dan bahan-bahan baku industri dapat diimpor dengan murah akibat kurs dollar yang rendah. Dan mungkin juga karena pengaruh pendapat ada dari kalangan ekonom bahwa : kita tidak mungkin membangun industri berat selama pendapatan per kapita belum mencapai $500. Kebijaksaan seperti ini akhirnya jadi bumerang, setelah krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997, industri-industi barang-barang jadi pada bangkrut, dan basis ekonomi bukan saja rapuh, tetapi memang tidak dibangun. Akibatnya, dapat kita rasakan sekarang, dalam industri kimia farmasi, misalnya, yang menghasilkan obat-obatan, bahan bakunya diimpor dengan kurs dollar yang tinggi, sehingga harga obat-obatan naik beberapa ratus persen dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi. Industri-industri hulu tidak dibangun ini bukan karena masalah implentatif, tetapi masalah konsep.Banyak lagi opportunity cost pertumbuhan ekonomi lainnya, yang dapat diungkapkan seperti keperluan menciptakan pertumbuhan melalui pengalokasian sumber-sumber daya untuk pembangunan prasarana dan sarana; dan mengabaikan alokasi sumber-sumber daya pada usaha-usaha masyarakat yang kita kenal dengan UKM..

Dengan demikan, tanpa pembangunan basis ekonomi yang kuat, dan dengan tidak adanya industri berat dan industri hulu, dan mengabaikan usaha-usaha masyarakat yang dikenal sekarang ini dengan UKM, maka opportunity cost pertumbuhan akan sangat tinggi, yang akibatnya Indonesia tidak mungkin lepas dari ketergantungan pada pihak asing, dan tidak mungkin mencapai kemajuan yang sesungguhanya, kecuali kemajuan semu. Perdebatan Konsep Ekonomi Perdebatan konsep ekonomi terutama menjelang pilpres 8 Juli 2009 antara para Capres, kelihatannya menjadi ramai dan cukup menarik. Ada yang dituduh sebagai penganut konsep ekonomi neo-libral atau neo-libralisme, yang merasa dituduh seperti itu buru-buru membantah; ada yang mengemukakan konsep ekonomi kerakyatan dan penggunaan produk dalam negeri. Sebagai suatu wacana perbedaan konsep seperti itu baik-baik saja, tetapi bukan untuk capres, melainkan untuk bahan seminar ekonomi di perguruan tinggi oleh kalangan ekonom.

Kalau untuk capres, kembalilah pada konsep ekonomi yang telah diwariskan oleh pendiri Negara ini, bahkan bukan hanya sekedar konsep, tetapi idelogi ekonomi nasional.

Dalam UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 sudah jelas dirumuskan sistem perekonomian yang dikehendaki oleh pendiri negara ini. Apa yang dinamakan “ekonomi kerakyatan” ( istilah ini sebenarnya tidak jelas dari mana), namun dapat ditafsirkan secara implicit dengan bunyi pasal 33 ayat 1 UUD ’45 beserta penjelasannya, dan secara explicit dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD’45.

Tentang konsep ekonomi neo-libral atau neo-libralisme bukan masalah yang perlu diperdebatkan lagi apalagi oleh capres, Indonesia telah masuk ke dalamnya pada awal Orede Baru dengan para ekonom yang dikenal dengan Mafia Berkeley, yaitu sekelompok ekonom lulusan Universitas Kalifornia di Berkeley yang dibina oleh pemerintah Amerika untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi pasar neo-libral atau neo-libralisme.

Suharto sendiri masih mampu bertahan terhadap pengaruh ekonomi neo-libral atau neo-libralisme ini; minimal dengan tidak dilaksanakannya privatisasi aset-aset BUMN, tidak sepenuhnya menganut pasar bebas, tidak dilakukan pengurangan subsidi-subsidi untuk rakyat.

Di bawah Suharto, BAPPENAS masih berfungsi dengan baik dalam menyusun Rencana Pembangunan Nasional Lima Tahun (Repelita ) sampai dengan Repelita ke-7, sebagai wujud peranan negara dalam bidang ekonomi. Pancasila dan UUD ’45 masih dijadikan dasar yang kokoh bagi kehidupan berpolitik dan ekonomi, walaupun realisasinya berbeda.

Tidak benar kalau ada yang berpendapat bahwa neo-libralisme di Indonesia telah dimulai pada zaman Soekarno. Pemerintahan Soekarno menjalankan konsep ekonomi terpimpin (guided economy) dengan landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD ’45, disiapkan Pembangunan Semesta dan Berencana. Pemerintahan Soekarno masuk pasar internasional memang betul dalam arti export, tetapi itu tidak sama dengan pengertian neo-libralisme.

Dalam pemerintahan “era reformasi” sekarang pelaksanaan ekonomi neo-libral justeru bukan saja tidak mampu untuk dihindari, tetapi bahkan ikut terlibat didalamnya, karena krisis ekonomi Indonesia yang tidak kunjung pulih, dan ketergantungan terhadap bantuan asing sudah terlalu dalam.

Kenyataan seperti ini tidak ada gunanya dijadikan bahan bantah-membantah. Kalau semua elit politik bangsa ini mau mengakui kenyataan ini secara objektif, yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan jabatan, pribadi atau golongan, mungkin dengan segala funds & forces nasional yang ada, semua masalah bangsa dapat diatasi.

Apa yang dinamakan “ekonomi kerakyatan” atau lebih tepat usaha-usaha masyarakat dalam UKM merupakan bagian penting dari basis ekonomi nasional, yang dapat tumbuh apabila basis ekonomi keseluruhan berhasil dibangun. Sebaliknya basis ekonomi nasional tidak mungkin berhasil dibangun apabila tidak menyertkan pembanguan ekonomi masyarakat. Dalam membangun ekonomi masyarakat tidak mungkin dicapai kalau hanya dipakai faktor-faktor ekonomi saja. Di sini justeru faktor-faktor non-ekonomi seperti rasa nasionalisme, terutama bagi para pemimpin, dan juga menghindari semangat konsumerisme bagi rakyat banyak akan sangat menentukan.

Bagaimana mungkin gagasan : gunakan produk hasil produksi dalam negeri, atau hasil produksi dari UKM kalau rasa nasionalisme sudah luntur dan rakyat sudah terjebak pada semangat konsumerisme terutama pada produk-produk impor.. Itu bukan salahnya rakyat sebagai konsumen kalau tidak memakai produk dalam negeri, karena kita sudah terlalu jauh masuk dalam pasar bebas, dan selama ini tidak ada proteksi terhadap industri dalam negeri.

Produk-produk impor seperti : pakaian, sepatu, makanan, bahkan sampai buah-buahan sudah biasa digunakan oleh masyarakat kita.

Perubahan Memerlukan Kepemimpinan Kuat dan Berkarakter, diteruskannya pelaksanaan konsep ekonomi neo-libral atau neo-libralisme terutama dalam era reformasi ini, pasti akan menimbulkan biaya sosial yang lebih besar lagi, tidak saja opportunity cost of growth, tetapi biaya-biaya sosial lainnya.

Untuk merubah haluan dalam konsep dan kebijaksanaan ekonomi seperti ini, diperlukan suatu pemerintahan dengan pemimpin yang mempunyai kepemimpinan yang extra kuat dan berkarakter. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa pemimpin-pemipin besar dan berkarakter selalu dilahirkan oleh peristiwa-peristiwa besar.

Bung Karno menjadi pemimpin besar yang berkarakter yang sangat kuat dilahirkan oleh perjuangan beliau semenjak muda untuk kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya menjadi pemimpin dunia ketiga; pak Harto menjadi pemimpin kuat bahkan cenderung otoriter lahir sebagai pemimpin pada peristiwa 30 September 1965; J.F.Kennedy sebagai presiden Amerika Serikat, Chruscev sebagai Perdana Menteri Uni Soviet menjadi pemimpin dunia berkarakter kuat dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet; Fidel Castro sebagai pemimpin besar Revolusi Cuba tidak mampu dijatuhkan oleh Amerika Serikat baik dengan blokade ekonomi maupun dengan ancaman perang; Mandela menjadi pemimpin besar yang lama mendekam di penjara lahir dalam melawan apartheid (suatu sistem politik rasialis) di Afrika Selatan, dan banyak lagi contoh-contoh lain-lain.

Sekarang ini diperlukan pemimpin yang memiliki kepemimpinan strategik, yang memiliki visi, misi dan tujuan jangka panjang, peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan, berorientasi pada kepentingan bangsa dan rakyat. Walaupun masa jabatan sebagai presiden hanya 5 tahun, tetapi konsep ekonomi tidak boleh dibatasi oleh masa jabatan, tidak boleh dijadikan pekerjaan rutin; harus ada estafet dalam kepemimpinan untuk strategi dan kebijaksanaan ekonomi jangka panjang.

Sayangnya kepemimpinan seperti itu hingga saat ini belum muncul kepermukaan, atau memang secara alami belum dilahirkan, atau menunggu suatu peristiwa besar terjadi di Indonesia.Tetapi, tidak mungkinlah kita menunggu pemimpin besar yang karismatik, apalagi yang belum dilahirkan, atau menunggu peristiwa besar dulu.

Sekarang juga kita membutuhkan pemimpin, walaupun dengan kepemimpina yang biasa saja, dan Insya Allah berhasil dengan konsep ekonomi yang benar, dan dengan nawaitu keselamatan dunia dan akherat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan memasukkan faktor-faktor non-ekonomi; faktor kemanusiaan seperti : pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah dan baik, kesejahteraan rakyat, dan lain-lain harus menjadi agenda utama dalam pembangunan ekonomi. Jika tidak Indonesia akan selalu berada dalam keterpurukan berkepanjangan.

Komentar anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

Thought's

Things about the big country and nation -- Indonesia.

infokito

Portal Palembang - Jembatan informasi dari kito untuk kito bersamo

palembang dan jawa

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.