Thought's

Things about the big country and nation — Indonesia.

MERUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN

Posted by Buyung Syafei pada 20 Mei 2009

Oleh : Prof. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D – Jakarta, 13 Pebruari 2009

LATAR BELAKANG

Dalam analisis ekonomi makro dan ekonomi pembangunan, para ekonom umumny mendasarkan pada analisis sektor-sektor ekonomi, baik dalam analisis dan rencana pembangunan nasional, maupun untuk pembangunan regional. Itu tidak salah sepanjang digunakan untuk studi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dan untuk melakukan riset tentang bebagai aspek ekonomi makro.

Pelaksanaan rencana pembangunan oleh pemerintah berdasarkan sektor-sektor ekonomi, tanpa dikaitkan dengan siapa pelaku pembangunan untuk melaksanakan rencana-rencana seperti itu akan mengalami kegagalan dan terbukti telah mengalami kegagalan. Karena, yang melaksanakan pembangunan itu adalah pelaku-pelaku ekonomi, yaitu perusahan-perusahaan baik yang dikuasai oleh negara, koperasi, maupun perusahaan-perusahaan swasta, bukan pemerintah. Ini, sebagai dasar pemikiran perlunya perubahan paradigama dalam pembangunan ekonomi, tidak berdasarkan sektor-sektor ekonomi, tetapi berdasarkan kelembagaan dalam sistem perekonomian.

PEMBANGUNAN BERDASARKAN KELEMBAGAAN SITEM PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian ditentukan oleh siapa yang memiliki atau menguasai alat-alat produksi dan dengan sendirinya distribusi. Sistem perekonomian Indonesia berdasarkan UUD ’45 adalah adalah perekonomian campuran (mixed economy), di mana terdapat perusahaan-perusahaan milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta. Pembangunan ekonomi seharusnya dilakukan berdasarkan peranan masing-masing perusahaan-perusahaan ini dalam semua sektor dan wilayah ekonomi. Sektor ekonomi secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam sektor A – sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor M- industri-industri pengolahan (manufacturing), dan sektor S – jasa-jasa (perdagangan, transportasi, komunikasi, dan lain-lain).

Wilayah ekonomi atau yang sering disebut sebagai “zona ekonomi”, seharusnya didasarkan pada keunggulan-keunggulan lokal dari sumber-sumber daya alam dan kearifan atau budaya setiap daerah. Berdasarkan zona ekonomi ini, maka sektor-sektor ekonomi yang menempati peranan penting (leading sector) atau yang disebut keunggulan lokal diutamakan untuk dibangun. Hal itu untuk mengurangi biaya investasi, dan diharapkan adanya efek ganda (multiplier effect) yang besar baik dalam lapangan pekerjaan (employment effect) maupun dalam efek pendapatan (income effect) bagi masyarakat.

Untuk menangani usaha-usaha ini pemerintah membuat rencana dalam rangka pembangunan nasional, yaitu perusahaan-perusahaan mana yang paling sesuai sebagai pelaku ekonomi, apakah BUMN, koperasi, atau swasta, atau ketiga-tiganya, bekerjasama. Kriteria-kriteria untuk penanganan sektor- sektror ekonomi ini secara garis besar sudah dicantumkan dalam UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Tetapi dalam perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan operasional perlu adanya peraturan dan pengaturan yang jelas oleh negara.

PERANAN BUMN, KOPERASI, DAN SWASTA

BUMN

Sektor-sektor perekonomian yang vital untuk pekembangan perekonomian nasional dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara, jika perlu dimiliki oleh negara. Sektor-sektor pertambangan, perindustrian strategis seperti industri baja, transportasni, komunikasi, listrik dan air minum, dan sektor-sektor publik laiinnya, yang belum diminati oleh swasta, tetapi yang pokok bagi kesejahteraan masyarakat dikuasai oleh negara.

Penguasaan oleh negara tidak berarti tidak boleh dimiliki oleh swasta, asal pemerintah mampunyai kekuasaan untuk menetapkan hal-hal tertentu. Misalnya, perusahaan listrik, mengapa dimonopoli oleh negara, yang seharusnya dapat dilakukan dengan membuka kemungkianan bagi perusahaan swasta, dengan ketentuan pemerintah yang menentukan harga ecerannya. Demikian juga untuk sektor-sektor publik lainnya, pemerintah menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Penguasaan oleh negara akan lebih luas jangakauan bisnisnya dan akan lebih menguntungkan bagi rakyat banyak, dibandingkan dengan pemilikan oleh negara, jika dikelola secara birokratis.

KOPERASI

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat banyak , yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi angota-anggota koperasi itu sendiri dengan melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, dan berlaku prinsip “member is user”. Oleh karena itu rakyat tidak boleh dipaksa menjadi anggota koperasi, jika tidak ada kepentingan ekonominya, baik sebagai produsen atau sebagai konsumen.

Kepentingan pemerintah dalam pembangunan koperasi tidak selalu sesuai dengan kepentingan koperasi. Pemerintah ingin menjadikan koperasi sebagai “agent of development”, sedangkan kaegiatan-kegiatan ekonomi koperasi belum tumbuh. Sehingga, setelah bantuan dan fasilitas pemerintah hilang, maka koperasi jadi bubar. Hal itu dialami baik pada masa pemerintahan Soekarno, maupun pada periode orde baru Suharto.

Koperasi mempunyai peranan dalam sektor ekonomi yang dimiliki oleh rakyat, baik sebagai produsen di sektror pertanian, industri kecil dan kerajinan, maupun di sektor pemasaran, jasa-jasa, dan konsumsi. Koperasi juga dapat bergerak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak efisien bila dikerjakan perusaahn besar karena skala ekonominya kecil. Misalnya dalam industri mobil, ada bagian-bagian ysng dapat diserahkan pada koperasi untuk mengerjakannya, misalnya membuat komponen-komponen tertentu.

Gerakan koperasi harus merupakan suatu gerakan rakyat banyak dalam bidang ekonomi, sehingga mampu mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Gerakan koperasi akan maju, bila kesadaran rakyat untuk berkoperasi sudah tumbuh; dan kesadaran rakyat akan tumbuh bila koperasi dirasakan ada manfaatnya bagi kepentingan ekonomi anggota-anggota koperasi. Jika tidak demikian, koperasi tidak akan mampu menjadi salah satu lembaga dalam sistem perekonomian nasional. Inilah yang menjadi salah satu sumber kegagalan koperasi selama ini di Indonesia, selain dari tingkat pendidikan, ketrampilan, dan sikap masyarakat yang belum sesuai untuk perkembangan koperasi secara masal. Kegagalan koperasi merupakan sebab kegagalan pelaksanaan pembangunan dengan sistem perekonomian campuran.

SWASTA

Perusahan swasta dapat berupa swasta nasional dan asing, atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya, seperti : joint ventures, merger, aliansi strategik antara perusahaan swasta nasional dengan perusahan asing. Perusahaan swasta merupakan lembaga perekonomian yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia, karena lingkup usahanya yang sangat luas pada sektor-sektor produktif, bisa berbentuk perusahan besar, menengah dan kecil.

Selama ini, pembangunan perusahaan-perusahaan swasta nasional belum berhasil, kecuali perusahaan-perusahaan asing yang berasal antara lain dari FDI (Foreign Direct Investment), tetapi yang akhir-akhir ini setelah krisis ekonomi banyak yang hengkang ke luar negeri, atau perusahaannya tutup. Sedangkan perusahaan-persahaan swasta nasional pada bangkrut, karena selama ini perusahaan-perusahaan tersebut tidak produktif, tetapi hanya industri ekstraktif dan spekulatif, seperti industri perkayuan yang hanya menebang kayu dan mengunduli hutan.

PRADIGMA BARU

Dengan kegagalan-kegagalan dalam pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional, yang mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan sektoral, tanpa mengkaitkannya dengan pelaku-pelaku ekonomi, maka sudah waktunya untuk merubah paradigma pembangunan. Paradigma itu adalah membangun lembaga-lembaga perekonomian dalam sisterm perekonomian, yang menangani semua sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan bidang masing-masing. Pemerintah akan lebih mudah untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan dengan hanya memegang lembaga-lembaga perekonomian yang ada.

Paradigma ini sama sekali terbalik dengan apa yang dipelajari di Fakultas Ekonomi, tidak saja di Indonesia , tetapi juga di luar negeri, di mana banyak para pakar ekonomi Indonesia yang tamatan dari sana. Ini masih merupaka hipotesis, yang memerlukan suatu kebenaran ilmiah, artinya suatu kebenaran yang terbukti secara rasional dan empirik.

Komentar anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

Thought's

Things about the big country and nation -- Indonesia.

infokito

Portal Palembang - Jembatan informasi dari kito untuk kito bersamo

palembang dan jawa

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.