Thought's

Things about the big country and nation — Indonesia.

SEKALI LAGI TENTANG SISTEM PEREKONOMIAN

Posted by Buyung Syafei pada 13 Februari 2009

 LATAR BELAKANG

Pemikiran tentang sistem perekonomian berkembang semenjak Indonesia mulai merencanakan   pembangunan perekonomian bangsa. Pada periode pemerintahan Soekarno, pemikiran tersebut pernah sampai pada  gagasan dan cita-cita ekonomi sosialis Indonesia. Pada zaman Suharto berkembang pemikiran sekelompok ekonom tentang perekonomian Pancasila.

Sekarang ini, pengertian sistem perekonomian menjadi tidak jelas, terbukti ada  dari kalangan elit politik yang berpendapat bahwa krisis perekonomian Indonesia terjadi  karena sistem perekonomian yang salah dan harus diganti, tetapi tidak dijelaskan penggantinya seperti apa.

Sebenarnya, sistem perekonomian Indonesia,  dari awal sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini yang tercantum dalam UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Dalam UUD ’45 pada ayat 1 berbunyi :  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

Dalam penjelasan UUD ’45,  pasal 33 adalah dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran  masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa  dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang seorang.  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sistem perekonomian tidak lain adalah bentuk hubungan produksi, yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan siapa yang memiliki atau menguasai alat-alat produksi. Jika yang memiliki alat-alat produksi tersebut negara dan rakyat dalam organisasi koperasi, sedangkan swasta perorangan atau berbadan hukum tidak diperkenankan,  maka sistem perekonomian semacam itu dinamakan sistem perekonomian sosialis, seperti Uni Soviet pada masa lampau. Jika alat-alat produksi didominasi pemilikannya dan penguasaannya oleh swasta perorangan atau badan hukum perseroan, maka dinamakan sistem perekonomian kapitalis. Jika alat-alat produksi dimiliki atau dikuasai oleh negara, masyarakat dalam organisasi koperasi, dan perusahaan swasta perorangan maupun perseroan, maka  sistem perekonomian itu disebut sitem perekonomian campuran (mixed economy).

Sistem perekonomian Indonesia menurut  UUD ’45 adalah sistem perekonomian campuran, di mana negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting  bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;  juga bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya  yang merupakan pokok kemakmuran rakyat dikuasi oleh negara.

Swasta diperkenankan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang  banyak. Organisasi koperasi yang mengorganisir usaha-usaha rakyat dakam semua sektor menjadi salah satu pilar penting dalam sistem perekonmian Indonesia. Jadi dalam sistem perekonomian Indonesia terdapat tiga pilar perekonomian : Perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD yang merupakan penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;  organisasi-organisasi  koperasi sebagai badan hukum perusahaan bagi usaha-usaha yang dimiliki rakyat banyak;  perusahan-perusahaan swasta yang berusaha dalam sektor-sektor yang produktif.  Antara perusahaan-perusahaan BUMN/BUMD dan organisasi-organisai koperasi,  serta perusahaan-perusahaan swasta besar dan kecil harus menciptkan kerjasama berdasarkan kekeluargaan untuk mencapai suatu perekonomian nasioanal yang demokratis.

 SISTEM PEREKONOMIAN DALAM PRAKTIK

Perusahaan Negara (BUMN)

Pengertian dikuasai oleh negara perlu memperoleh pengertian yang jelas, terutama dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang ini; dan di mana  negara-nagara di dunia ini dituntut untuk menyetujui dan masuk dalam  perdagangan  bebas; menghilangkan barir-barir dalam perdagangan internasional. Penguasaan oleh negara tidak harus berarti pemilikan oleh negara, sebab BUMN/BUMD yang dimiliki negara justeru dikelola tidak efisien,  selalu merugi, dan sering terlibat dalam hutang yang besar. Jadi, justeru bukan berusaha untuk kemakmuran rakyat banyak, tetapi sebaliknya membebani rakyat banyak. 

Pemilikan,  mungkin lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan penguasaan. Pemilikan dapat diperoleh secara hukum, tetapi penguasaan adalah masalah kekuatan (forces) dan kekuasaan (power).  Kekuasaan  adalah hasil dari perjuangan dalam semua aspek kehiduapan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang perekonomian.  Kekuatan dan ketahanan dalam bidang ekonomi merupakan inti dari kekuasaan. Di sini prinsip berdikari dalam bidang ekonomi membuktikan kebenarannya. Arus globalisasi dan liberalisasi dalam investasi dan perdagangan dunia tidak akan menimbulkan masalah, jika Indonesia memiliki kekuatan  dan kekuasaan dalam posisi penawaran dengan pihak-pihak luar, terutama pihak asing. Keputusan privatisasi perusahaan-perusahaan BUMN memberikan suatu bukti, bahwa  kita tidak punya kekuatan dan kekuasaan dalam menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi investasi dan  perdagangan.

Secara konseptual dan operasional, sebelum adanya keputusan privatisasi, seharusnya perusahaan-perusahaan BUMN perlu dinilai  (appraisal) terlebih dahulu, apakah aset-asetnya masih ada dan layak untuk mendukung  pencapaian tingkat produktivitas tertentu. Kemungkinan besar produktivitas aktiva sudah  rendah sekali bahkan negatif akibat banyak aset yang sudah tidak layak lagi dipakai, dan pemeliaharaan  asaet-aset yang ada tidak pernah dilakukan.  Selain itu, keberhasilan suatu bisnis tidak hanya ditentukan  oleh target finansial untuk medapatkan laba, tetapi sangat ditentukan oleh etika bisnis,yang mengndung norma-norma dan nilai-nilai moral,  yang mengatur perbuatan atau perilaku manajemen dan karyawan  dalam tugas mereka sehari-hari. Tampaknya ini merupakan masalah besar di Indonesia, di mana terdapat anggapan, bahwa jika milik negara merugi tidak apa-apa karena tidak langsung menyangkut kepentingan pribadi.  Justeru tanggung jawab pejabat atau penguasalah untuk mencarikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan BUMN sekarang ini. Kalau hanya untuk menjual aset-aset BUMN tidak perlu diangkat pejabat sampai pada tingkat Menteri.

 Organisasi koperasi

Organisasi koperasi di Indonesia yang diharapakan menjadi salah satu soko guru perekonomian Indonesia, karena dianggap dapat mengorganisir usaha-usaha rakyat menjadi usaha-usaha yang besar dan modern,  keberadaannya timbul tenggelam; tergantung pada denyut nadi pemerintah. Peranan pemerintah dalam menghidupakan dan menggerakkan koperasi masih terlalu dominan.  Koperasi didirikan seperti dipaksakan untuk turut mensukseskan rencana pembangunan pemerintah. Akibatnya, swadaya koperasi hampir tidak ada walaupun salah satu prinsipnya adalah  self-help atau menolong diri sendiri. Dengan hilangnya bantuan dan fasilitas  dari pemerintah, hilang pulalah organisasi koperasi.

Ini bukan berati, bahwa koperasi lebih baik dilupakan saja. Koperasi adalah by-product  dari sistem ekonomi kapitalis. Perkembangan koperasi sangat tergantung pada  kemajuan sistem ekonomi. Di negara-negara industri maju koperasi berkembang dengan sehat, terutama dalam bidang koperasi   konsumsi.

Di negara-negara sosialis,  di Uni Soviet masa lalu, koperasi konsumsi menguasai perdagangan dari daerah provinsi sampai ke daerah-daerah pedesaan, melakukan pengadaan terhadap semua hasil-hasil pertanian.

Di negara-negara sedang berkembang yang pembangunan perekonomiannya berhasil :  koperasi pemasaran, koperasi kredit, dan koperasi pemasaran cukup berhasil.

Di Indonesia, pada periode orba koperasi unit desa (KUD) berkembang sesuai dengan bantuan dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dengan jatuhnya pemerintah Suharto dan dalam krisis ekonomi, koperasi mengalami kemunduran lagi.

Jadi ada keterkaitan yang erat antara kemajuan koperasi dengan kemajuan perekonomian sesuatu bangsa. Koperasi adalah sub sistem dan by-product dari suatu sistem perekonomian. Koperasi akan berkembang kalau perekonomian maju, koperasi tidak dapat bekembang di luar sistem perekonomian yang ada.

 Perusahaan Swasta

Dalam sistem  perekonomian Indonesia, UUD ’45 menjadi  landasan konstitusional bagi perusahaan-perusahaan  swasta. Perusahan-perusahaan  swasta, terutama swasta nasional  diharapkan bergerak dalam cabang-cabang ekonomi produktif, yang menciptakan productive-employment bagi masa tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan ikut membangun perekonomian nasional- demokrasi.

Kenyataan yang ada, perusahan-perusahan swasta belum tumbuh dan berkembang seperti yang diharapakan sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia. Perusahan-perusahaan besar, yang sering dikenal dengan perusahaan-perusahaan konglemerat pada periode orba, berjatuhan setelah pemerintahan Suharto jatuh.

Ternyata besarnya perusahaan belum menggambarkan suatu kekuatan organisasi dan usaha-usaha mereka. Karena besarnya perusahaan sebagai hasil dari kedekatan dengan penguasa, dan masih bersifat spekulatif, bukan produktif, jadi besar yang rapuh.

 PEMERINTAHAN REFORMASI

Dalam  periode reformasi, sistem perekonomian   yang mau dijalankan tidak tergambar dalam keinginan, apalagi dalam suatu rencana pembangunan oleh pemerintah semenjak awal reformasi. Program apa yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara,  koperasi, dan perusahaan-perusahaan swasta  dalam peranannya untuk pembangunan  sektor-sektor ekonomi, dan pembangunan regional tidak ada.  Paradigma pembangunan hendaklah dirubah dari pendekatan sektoral dan regional menjadi pendekatan sistem dan kelembagaan  ekonomi.

Untuk melaksanakan sistem perekonomian yang diamanatkan oleh UUD ’45 diperlukan suatu pemerintahan presidensiil yang kuat, yang didukung oleh seluruh kekuatan masyarakat. Dengan demikian, tugas pemerintahan reformasi, jika hendak melaksanakan sistem perekonomian berdasarkan UUD ’45  harus mampu melakukan reformasi di semua bidang kenegaraan, termasuk reformasi birokrasi.  Tetapi, tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh kekuatan rakyat akan sukar melaksanakan semua rencana dan program reformasi, siapapun yang menjadi penguasa.

Jakarta, 10 Pebruari  2009

 

5 Tanggapan to “SEKALI LAGI TENTANG SISTEM PEREKONOMIAN”

  1. novita samaere said

    bukannya Indonesia menganut campuran sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme,sehingga melahirkan sistem ekonomi demokrasi sekarang..??

    kapan Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi..??

  2. desi said

    sistem prekonomian kt dah sesuai dgn pancsila gak ya…?

  3. Wow! This can be one particular of the most useful blogs
    We’ve ever arrive across

    on this subject. Basically Wonderful. I am also a

    specialist in this topic therefore I can understand your effort.

  4. dain heer said

    Back when this particular physiology was being selected because it helped humans survive,
    stress chemistry was needed inside the body to help it fight for
    its life, run for its life, or freeze in hopes of sustaining its life.
    They may feel what their life is worthless, may feel angry
    or even guilty about something that happened in the
    past. In olden times people were usually too ashamed that their marriage had problems
    and they kept it to themselves.

  5. […] Sumber:https://deroe.wordpress.com/2009/02/13/sekali-lagi-tentang-sistem-perekonomian/ […]

Komentar anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

Thought's

Things about the big country and nation -- Indonesia.

infokito

Portal Palembang - Jembatan informasi dari kito untuk kito bersamo

palembang dan jawa

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.