Thought's

Things about the big country and nation — Indonesia.

Quo Vadis Wajib Belajar di Indonesia ?

Posted by Buyung Syafei pada 7 Desember 2007

Wajib belajar tidak hanya bertujuan agar semua penduduk berumur 10 tahun ke ats menjadi literacy (melek huruf), tetapi juga agar penduduk menjadi tenaga kerja yang produktif. Kalau tujuan wajib belajar itu hanya sekedar untuk melek huruf, maka cukup wajib  belajar 6 tahun (setara tamatan SD)  atau 9 tahun.(setara tamatan SMP).

Perubahan dunia kerja yang dipengaruhi oleh persaingan global dalam bidang ekonomi dan bisnis, kemajuan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi (ICT- Information and Communication Technology), diversity angkatan kerja baik dari segi budaya maupun gender, menuntut tingkat pendidikan tidak hanya sekedar melek huruf tetapi mempunyai kompetensi kerja. Oleh karena itu, wajib belajar bagi penduduk berumur 10 tahun ke atas seharusnya 12 tahun (atau setara tamatan SMA).

Wajib belajar akan efektif bila ada konsekwensi-konsekwensinya. Kalau hanya sekedar keinginan atau pernyataan politik saja, wajib belajar tidak pernah akan dapat dilaksanakan. Pengalaman wajib belajar yang berhasil (sebagai contoh) adalah di Uni Soviet masa lalu. Hal itu dapat dilaksanakan karena wajib belajar tersebut 100 persen biaya pendidikan ditanggung negara, buku-buku pelajaran lengkap di perpustakaan, asrama siswa/mahasiswa gratis, beasiswa diberikan pada seluruh pelajar dan mahasiswa yang cukup untuk biaya hidup setiap bulan, waktu liburan sekolah atau perguruan tinggi dengan biaya untuk berlibur ditanggung negara, dan lain-lain. Itu dimungkinkan karena sekolah dan perguruan tinggi milik negara, perusahaan-perusahaan milik negara dan koperasi milik masyarakat;  dan jumlah penduduk usia belajar tidak begitu besar dibandingkan dengan Indonesia. Sebagai konsekwensinya, kalau putera puteri mereka tidak tamat kelas 10 (SLTA) maka orang tua mereka wajar apabila diminta pertanggungan jawabannya dan dapat diberikan sangsi yang keras sampai kurungan badan. Wajib belajar di negeri ini adalah untuk mengisi lapangan-lapangan pekerjaan yang tersedia secara luas (tidak seimbangnya antara manpower supply dan demand).

Keadaan seperti ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Dana untuk pendidikan sangat terbatas (walaupun dijumlahkan dari semua sumber-sumber dana dari pemerintah dan masyarakat), sehingga tidak mungkin dapat memberikan pendidikan gratis walaupun dipaksakan dengan suatu kebijaksanaan nasional. Jumlah penduduk usia sekolah sangat besar sebagai hasil dari tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi.

Perhatian dan motivasi belajar generasi sekarang menurun, dan ini terjadi juga di negara-negara maju seperti Jerman dan Amerika Serikat, sehingga timbulnya program literacy training untuk mendapatkan kemampuan menulis, membaca, dan berbicara (the abilities to write, read, and speak). Apalagi di Indonesia perhatian dan motivasi  belajar rendah karena tidak ada insentif seperti lapangan pekerjaan dan biaya pendidikan tidak terjangakau oleh sebagian besar masyarakat.. Andaikata, mereka dapat menyelesaikan wajib belajar, lapangan pekerjaanpun tidak tersedia, sehingga akan menambah jumlah barisan penganggur terdidik.

Solusi yang tepat tidak mudah untuk diajukan, tetapi wajib belajar sekarang ini bukan suatu solusi karena banyak sekali faktor yang tidak dapat dipenuhi dalam kondisi Indonesia. Mungkin salah satu cara adalah dengan menetapkan terminal pendidikan minimal, dengan memberikan muatan kompetensi kerja. Itupun hanya satu sisi dari banyak sisi masalah yang dihadapi dalam bidang pendidkan dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Ini hanya sekelumit pemikiran yang mungkin berharga bila dikomentari dan dicarikan solusinya oleh para ahli dan banyak orang-orang pintar di negeri ini.

15 Tanggapan to “Quo Vadis Wajib Belajar di Indonesia ?”

  1. herman eman said

    Wajib belajar yang diutarakan oleh penulis di negara unisovyet masa lalu memang berbeda dengan di Indonesia. Saya setuju wajib belajar sebaiknya 12 tahun..bukan 9 tahun tetapi biaya pendidikan tidak mencukupi…sampai sekarangpun yang wajib belajar 9 tahun masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan dana/ anggaran pendidikan yang masih kecil dibandingkan dengan negara negara lain. Saya pikir peran masyarakat( dunia industri) harus mendukung dunia pendidikan dengan serius (Kalau perlu mereka diberikan insentif pajak kalau partisipasi di dunia pendidikan)…karena wajib belajar 9 / 12 tahun tidak akan tercapai apabila pemerintah tidak fokus ( masih ambivalen) terhadap pendidikan ( amanah UUD 1945 pasal 31 (1) dan (2) )) dan hubungan dunia industri dan pendidikan tidak selaras…..Jadi pendidikan wajib belajar 9/12 tahun harus didukung oelh masyarakat dan pemerintah….kalau mengandalkan pemerintah saja saya berpikir ini sulit untuk diwujudkan….(spt unisovyet)

    Terminal pendidikan dengan muatan kompetensi kerja itu bagus…contoh seperti ini sudah dilaksanakan oleh negara german… Jadi mereka menggunakan sisem yang namanya “Sandiwch Course”… yaitu menciptakan sekolah vocational school dan dibarengi dengan praktek lapangan yang didukung oleh dunia industri…Balik lagi pak….memang apabila semua kita berpartisipasi thd pendidikan saya rasa kita akan dapat membahas masalah masalah pendidikan dan ketrampilan yang ada di negara kita…Masalah yang ada di negara kita yang paling mendasar adalah “Everythings is Proyek”…Orang Indonesia semua otaknya proyek…Idelologi negara “Pancasila” saja dijadikan proyek pada saat orde baru ” Penataran P4 red” …apalagi dunia pendidikan…semua dijadikan proyek…jadi susah pak ….jadi komentar saya terminal pendidikan bagus pak .ini akan tercipta kalau ada kesadaran dan kerjasama dari semua anak bangsa……thank herman eman

  2. hb rachman said

    Pak Erman kalau “everything is project”, maka manajemennya pun “management by project”, artinya orang hanya berfikir (kalau terfikirkan), hanya pada sebatas input – proses – dan otput, tidak pernah berfikir apa “outcome” dari proyek tersebut, artinya orang tidak akan berfikir proyek tersebut memberikan manfaat atau tidak. Mungkin untuk pak buyung perlu difikirkan bagaimana merubah paradigma ini, perlu ditekankan bahwa dalam suatu proses manajemen, kinerja yang baik harus dilihat dari outcome yang dihasilkannya, gimana pak buyung, tolong dibahas juga masalah tersebut!

  3. hendri ansori ( angkatan IX) said

    bukan bermaksud ingin membanding-bandingkan sistem pendidikan kita dengan negara-negara lain tapi memang kenyataannya pendidikan di negara kita itu gak ada kurikulum yang benar-benar berkompetensi.
    dari tingkat dasar kita belajar yang namanya pelajaran agama,bahasa indonesia,ipa,ips,matematika trus sampai tingkat menengah atas.walaupun ada penjurusan ketika smu namun itu bukan merupakan solusi untuk melihat apakah seorang siswa itu mempunyai kompetensi.
    menurut saya setiap sekolah harus memberdayakan yang namanya fungsi konseling disekolah dengan orang-orang yang handal dibidang psikologi.
    dengan pemberdayaan konseling mungkin bisa diharapkan kemampuan seorang siswa dapat diketahui sedini mungkin ttg kompetensi yang dimiliki sehingga dengan bantuan,masukan,anjuran atau saran dari guru bidang konseling si siswa bisa langsung mengembangkan kompetensi yang dimilikinya.
    Disamping itu peran kegiatan ekskul juga mempunyai peranan walaupun tidak signifikan.dengan adanya ekskul diharapkan bisa membangkitkan sisi kreativitas siswa yang diluar belajar dan berkutat dengan materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang membuat mereka jenuh.hal ini bisa dilakukan dengan salah satunya outbound.karena dalam hal outbound itu mereka bisa dilatih bagaimana menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan,melatih kedisiplinan dan membentuk jiwa kepemimpinan.sehingga sesuai dengan artikel pak buyung bahwa seharusnya diindonesia itu terminal pendidikan adalah sekolah menengah atas atau kejuruan insyaallah akan tercapai.
    tapi balik lagi kepada kebijakan pemerintah dimana sektor pendidikan diindonesia sudah menjadi komoditi politik bagi para penguasa.mereka mengganggarkan 20% dari apbn untuk pendidikan tapi nyatanya dilapangan tidak mencapai begitu.trus adanya ketidak seimbangan antara pembangunan fisik dari sekolah dengan peningkatan sdm dari para tenaga pengajarnya,kurikulum yang harusnya up to date sesuai perkembangan zaman ternyata tidak pernah berubah-ubah.jadi bagaimana mau melihat kompetensi pada diri siswa dengan menghadapi kurikulum yang dari tahun-ketahun sama. dan malahan cenderung jadi “proyek” yang mantap.so,in indonesia everything is profit.how to take that profit?jawabannya banyak jalan menuju roma.

  4. Yohanes Marsudi 07 256 134 said

    QUO VADIS WAJIB BELAJAR INDONESIA
    VS
    LONG LIFE LEARNING

    Pertama-tama saya menyambut baik atas hadirnya tulisan bp. Dr. H. Buyung A. Syafei tentang ‘Quo Vadis Wajib Belajar Indonesia.’ Memang mau dibawa kemana, mau diajak kemana WAJAR Indonesia. Sekaligus saya menanggapi beberapa tulisan lain.
    Bp. Buyung mengemukakan WAJAR tak cukup 10 tahun ke atas seharusnya 12 tahun, tak cukup hanya sekedar keinginan atau pernyataan politik melainkan harus dilaksanakan. Kita mengakui bahwa Pemerintah telah mempunyai fondasi kokoh berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap warganya dalam hal pendidikan, yaitu yang tertuang dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan tentang pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutan “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah.” (Pasal 1 ayat 16; Pasal 34); dalam pasal ini dikatakan bahwa setiap warga Negara yang berumur 6 tahun dapat mengikuti wajib belajar tanpa dipungut biaya. Kita mengakui Pemerintah dan pemerintah daerah telah mewujudkan kewajibannya dengan memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk menikmati pendidikan, dengan banyak cara Pemerintah telah mewujudkan kewajibannya sehingga banyak warga Negara boleh menikmati pendidikan itu. Soal apakah pendidikan itu sudah secara merata, adil, akuntabel, atau tidak diskriminatif bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara, hal ini masih perlu dikaji secara mendalam.
    Kalau bp. Buyung membuat statement “Quo Vadis Wajib Belajar Indonesia”, saya justru mempertanyakan “Apakah perlu Wajib Belajar.” Kata ‘wajib” berkonotasi ‘pemaksaan’, ini bisa kita bandingkan dengan “Wajib Militer” bagi setiap warga Negara. Kata ‘wajib’ bisa tidak menumbuhkan kesadaran dari dalam tapi malah bisa menumbuhkan ketakutan atau keterpaksaan. Kalau sesuatu dipaksakan, hasilnya tidak memuaskan. Tetapi kalau tumbuh dari kesadaran diri, hasilnya akan melekat dan menyenangkan. Karena itu, kalau belajar itu merupakan kesadaran diri dan merupakan suatu motivasi yang tumbuh dari dalam akan menjadi suatu kebutuhan. Apa yang wajib itu musti bisa menumbuhkan kesadaran. Nah, sekarang bagaimana manggalakkan usaha menumbuhkan “kesadaran belajar sebagai suatu kebutuhan.” (bdk. Maslow)

    Bagi kita, kesadaran demikian kiranya perlu dibangun, ”Semua orang dari suku, kondisi atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi mempunyai hak yang tak dapat diganggu gugat atas pendidikan” (GE.1); karena itu “Para orangtua harus menikmati kebebasan yang sungguh-sungguh dalam memilih sekolah; karena itu orang-orang harus memperhatikan agar masyarakat sipil mengakui kebebasan ini bagi para orangtua dan, dengan mengindahkan keadilan distributif, melindunginya juga dengan bantuan-bantuan.” (KHK 797). Bdk. “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” Ps. 31 UUD ’45). “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” , UUSPN Ps. 5,1; begitu juga yang dikatakan dalam Piagam PBB, “Everyone has the right to education… Education shall be directed to the full development of human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms.” (art.26 – Universal Declaration of Human Rights).

    Mengenai Tujuan Pendidikan dikatakan, “Pendidikian yang sejati harus meliputi pembentukan pribadi manusia seutuhnya, yang memperhatikan tujuan akhir dari manusia dan sekaligus pula kesejahteraan umum dari masyarakat, maka anak-anak dan kaum muda hendaknya dibina sedemikian sehingga dapat mengembangkan bakat-bakat fisik, moral, dan intelektual mereka secara harmonis, agar mereka memperoleh rasa tanggungjawab yang lebih sempurna dan dapat menggunakan kebebasan mereka dengan benar, dan terbina pula untuk berperan serta secara aktif dalam kehidupan sosial.” (KHK 795)
    Konsili Vatikan II menegaskan, “Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah: mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya, dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya.” UNESCO menegaskan empat dimensi pendidikan/belajar: Learn to Know, Learn to Do, Learn to Live Together, Learn to Be; dan UUSPN 2003 mengatakan: “Mengembangkan potensi diri untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
    Karena itu, saya lebih setuju jika Pemerintah mencanangkan kesadaran Belajar Sepanjang Hayat (Long Life Learning) bagi setiap warga negara. Karena manusia dari sejak awal hidupnya sampai akhir hidupnya terus dan terus belajar. Seperti terungkap dalam deklarasi UNESCO berikut ini, The World Conference on Higher Education in the Twenty-first Century : Vision and Action, was held in UNESCO Headquarters in Paris, from 5-9 October 1998. Over 180 countries, as well as representatives of the academic community, including teachers, students and other stakeholders in higher education took part in this major event. In convening the World Conference on Higher Education (WCHE), UNESCO’s objective was to lay down the fundamental principles for the in-depth reform of higher education systems throughout the world and thus contribute to transforming higher education, in its material and virtual manifestations, into an environment for lifelong learning, for cultural debate, for the affirmation and safeguarding of diversity, and for forging and confirming the values and principles laid down in the constitution of UNESCO for “the intellectual and moral solidarity of mankind”.
    Dengan demikian misi Depdiknas yang demikian bisa terwujud: MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF, YANG BERKEADILAN, BERMUTU, DAN RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT LOKAL DAN GLOBAL.
    Semoga.
    Yohanes Marsudi (Y.A.M Fridho Mulya, SCJ)

  5. Chairul, UBD 07256092 said

    Bp. Dr. H Buyung A. Syafei
    Proficiat atas beberapa tulisan tentang pendidikan yang di on line kan. saya sangat setuju. bila pemikiran-pemikiran bapak bisa diimplementasikan, akan sangat membantu dalam pembangunan pendidikan di Indonesia.
    Terimakasih pak.
    Wasalam. Chairul angt. VIII.

  6. Hasan 07256087AKVIII said

    Wajar 12 tahun?
    sebagai suatu wacana, tentu saja sah dan boleh saja, tapi pada kenyataanya untuk wajar 9 tahun saja, masih tesendat kenapa? beberpa alasannya:
    1. rendahnya anggaran untuk alokasi pendidikan
    2. tidak ada kesetaraan antara daerah kota dengan pelosok dalam hal akses terhadap “update “ilmu pengetahuan, dan infrastruktur pendidikan
    3. Rendahnya tingkat penghasilan/ekonomi masyarakat sehingga pada gilirannya tak tersedia dana untuk berpendidikan dan anak usia didik cendrung menjadi “pekerja”untuk menambah penghasilan.
    4. Tidak adanya jaminan bila tamat SLTA akan lebih mudah diterima bekerja.

    Karenanya yang paling penting adalah benahi dulu sektor ekonomi dan satu hal yang paling pasti bagi panitia/otoritas yang menangani pendidikan hendaknya jangan pernah jadikan dunia pendidikan sebagai proyek bagi keuntungan pribadi.
    untuk itulah kita masih harus lalui tahapan pendidikan/ wajar dengan stepby step.

  7. Saya sangat setuju dengan pernyataan Bapak DR. H. Buyung A. Syafei bahwa “Wajib belajar tidak hanya bertujuan agar semua penduduk berumur 10 tahun ke atas menjadi literacy (melek huruf), tetapi juga agar penduduk menjadi tenaga kerja yang produktif. Kalau tujuan wajib belajar itu hanya sekedar untuk melek huruf, maka cukup wajib belajar 6 tahun (setara tamatan SD) atau 9 tahun.(setara tamatan SMP)……. Oleh karena itu, wajib belajar bagi penduduk berumur 10 tahun ke atas seharusnya 12 tahun (atau setara tamatan SMA)”. Karena dengan berbekal pendidikan selama 12 tahun setidaknya sudah ada skill (kemampuan)dalam memasuki dunia kerja, meskipun belum se-khusus kemampuan orang yang mengalami bangku kuliah, tetapi setidaknya sudah siap menjadi tenaga kerja yang produktif.

    Wass …
    Amsidin, S.Pd
    NIM 07256080
    MM UBD Palembang

  8. AKHMAD BADUI(07253079) said

    segala susuatu kita harus mengedepankan positif thinking program wajib belajar apalagi gratis harus kita dukung walaupun mungkin didalamnya mempunyai muatan politik,negara ini tidak akan pernah maju apabilah tidak ada kepercayaan dan dukungan dari semua masyarakat,biarkan program pemerintah ini berjalan jangan lemparkan bola panas jangan kita menilai ini suatu projek bermutan politik,seiring waktu berjalan apabilan kita dukung dengan sepenuh hati saya sangat yakin progaram pendidikan ini berpengaruh terhadap bidang-bidang lainnya

  9. sudirman said

    Saya sangat setuju dengan tulisan Bp. Buyung tentang Quo Vadis Wajar di Indonesia yang pada akhir tulisannya dengan satu solusi yang mungkin sangat baik dan dapat diterapkan di Indonesia. Memang demikian keadaannya di Indonesia saat ini. Kalau kita perhatikan pendidikan terutama di daerah-daerah dengan ekonomi penduduknya yang sangat rendah bahkan masih yang sangat terbelakang, rasanya pendidikan itu menempati urutan ke-16 bahkan lebih dalam skala prioritas kebutuhan keluarga. Urutan pertama masih masalah makan dan makan. Masalah makan keluarga menjadi prioritas utama. Jadi mana mungkin anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan dengan baik kalau ekonomi rakyatnya masih sangat rendah. Pendidikan GRATIS yang gencar dicanangkan sekarang ini tidak akan banyak menyelesaikan masalah jika ekonomi rakyatnya masih morat-marit. Jadi Wajib Belajar di Indonesia haruslah diimbangi dengan perbaikan ekonomi rakyatnya. Terima kasih, selama kepada Pak Buyung……
    Komentar oleh SUDIRMAN, 07 256 108, MM-UBD ANGK VIII.

  10. rusmala dewi said

    Yth. P’ Buyung

    Yang terpenting saat ini bagaimana caranya agar seluruh masyarakat Indonesia bisa bersekolah. Pemerintah saat ini memang mensubsidi pendidikan dengan membebaskan uang pendidikan tetapi yang terjadi dilapangan dana-dana tersebut banyak diselewengkan, atau bebas uang sekolah tapi harus membeli buku yang berbeda setiap semesternya. Bagaimana masyarakat mau pintar kalau biayanya saja mahal padahal untuk makan saja mereka susah. dengan bersekolah maka pola pikir masyarakat kita akan berkembang, seharusnya pemerintah menggratiskan sekolah dari biaya apapun paling tidak sampai wajib belajar 12 tahun atau setara SLTA. Saya setuju program pendidikan yang dilakukan Negara Uni Sovyet seharusnya Pemerintah kita mencontoh dan benar-benar melaksanakannya.

  11. music said

    very interesting.
    i’m adding in RSS Reader

  12. Assalamu’alaikum…
    salam kenal, mohon masukan dan saran dalam memajukan pendidikan di Indonesia..

  13. Terima kasih atas perkenan Bapak untuk mengunjungi Blog saya, dalam beberapa tulisan yang akan datang insya’Allah saya akan tambahkan beberapa konsep tentang yang khusus membicarakan tentang permasalahan dan solusi pendidikan di Indonesia.

  14. Wajib belajar memang merupakan suatu amanat dari konstitusi, di mana kemerdekaan bertujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Implementasinya harus dilakukan dengan suatu sistem pendidikan yang menciptakan kompetensi akademik dan kompetensi kerja dalam era kemajuan iptek, industri, ekonomi global umunya. Keunggulan dalam persaingan global tidak mampu lagi melalui sumber-sumber daya alam yang pada abad-abad lampau memiliki absolute advantages, tetapi hanya melalui SDM yang memiliki kompetensi (KSAs). Untuk meciptakan kompetensi SDM ini peranan pendidikan formal dan Life Long Learning menentukan. Dan ini adalah tanggung jawab negara yang didukung oleh masyarakt. Pembentukan kompetensi kerja merupakan suatu proses yang dibentuk dari SD samapi dengan SMA. Oleh kerena itu wajuib belajar samapi tinggkat pendidikan SMA.
    Palembang, 7 Juli 2008

  15. Johnd23 said

    What sites and blogs perform searching district interact most on? fbdbcddbaakd

Komentar anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

Thought's

Things about the big country and nation -- Indonesia.

infokito

Portal Palembang - Jembatan informasi dari kito untuk kito bersamo

palembang dan jawa

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.