GLOBALISASI VS DESENTRALISASI
Posted by Buyung Syafei (deRoe) pada 6 Desember 2010
Oleh: Prof. H.Buyung Achmad Sjafei, Ph.D (economics) ~ Jakarta, 5 Desember 2010
Globalisasi & Efisiensi Global
Globalisasi membuktikan berlakunya hukum-hukum alam ekonomi yang memepengaruhi kesadaran dan tindakan manusia untuk mengambil keputusan-keputusan yang objektif tanpa dipengaruhi oleh kemauan subjektif. Dalam bidang ekonomi, efisiensi dan produktivitas sangat menentukan untuk penciptaan nilai-nilai ekonomi yang mampu bersaing dalam pasar global. Namun yang terjadi menunjukkan bahwa efisiensi dan produktivitas negatra-negra industri maju semakin menurun dalam era globalisasi.
Hal ini antara lain disebabkan semakin meningkatnya kelangkaan sumber-sumber daya ekonomi dunia, terutama sumber-sumber daya alam, khususnya sumber-sumber daya energi dan pangan. Kerusakan lingkungan alam dan kemajuan teknologi membuat sumber-sumber daya alam yang seharusnya dapat diperbaharui justeru semakin punah. Dalam kadaan seperti ini megara-negara industri maju dengan MNC nya mencari efisiensi global, tidak saja disebabkan semakin langkanya sumber-sumber daya alam, tetapi terutama untuk adanya efisiensi investasi, pemasaran global, dan tenaga kerja yang murah untuk memenangkan persaingan global.
Keadaan seperti ini dicoba didukung oleh pandangan-pandangan yang berpendapat bahwa seolah-olah dunia sekarang tidak ada batasnya lagi. Wilayah suatu negara beserta peranan negara dalam perekonomian seolah-olah tidak ada gunanya lagi, karena yang menetukan menurut pandangan ini adalah industri-industri global.
Produk Domestik Bruto (PDB) yang menjadi salah satu indikator penting pembangunan di negara-negara berkembang dianggap tidak ada kaitannya lagi dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemikiran seperti ini merupakan pencerminan dari ideologi neolib global yang tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang. Antara negara-negara di dunia ini seharusnya semakin saling ketergantungan (interdependensi) untuk mencapai efisiensi global setiap negara, bukan hanya untuk kepentingan gara-negara industri maju saja yang memiliki industri-industri global yang berada di Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang.
Globalisasi & Desentralisasi
Di Indonesia berbeda dengan di negara-negara industri maju, peranan pemerintah pusat dan tersedianya sumber-sumber daya alam masih sangat menetukan dalam pembangunan nasional.
Pertama, untuk mempertahankan kesatuan wawasan pembangunan dalam lingkup wilayah nasional; kedua, efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya ekonomi bangsa, terutama sumber-sumber daya alam dan energi; ketiga, penggunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara rasional; keempat; pemerataan pembangunan; kelima, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan berdasarkan kebijakan ruang, tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan, dan lain-lain.
Desentralisasi di Indonesia dalam bentuk otonomi daerah pada tingkat kabupaten dan kota, pembangunannya masih sangat tergantung pada sektor-sektor primer: pertanian dan pertambangan. Keadaan seperti ini menimbulkan adanya fragmen dalam pembangunan nasional dan inefisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya manusia. Ketergantungan pada sumber daya alam menimbulkan juga perbedaan besar dalam kemampuan pembangunan masing-masing daerah. Walaupun mobilitas sumber daya manusia semakin meningkat, namun kualifikasinya masih sangat rendah (unskilled and uneducated labour), yang masih sangat memerlukan peranan pemerintah pusat alam pembangunan SDM.
Otonomi Daerah & Pembangunan
Otonomi daerah, jika didasarkan hanya pada potensi ekonomi masing-masing daerah akan mengalami hambatan besar selama potensi tersebut masih mrupakan sumber-sumber daya alam dalam sektor primer; apalagi bila otonomi daerah itu hanya didasarkan pada kepentingan politik.. Otonomi daerah akan mempunyai kekuatan bila sudah terjadi industrialisasi nasional, yang setiap daerah tidak lagi tergantung pada sumber-sumber daya alam yang tersedia di masing-masing daerah.
Tidak semua kabupaten dan kota yang mempunyai potensi ekonomi yang dapat menunjang tercapainya kemandirian ekonomi, khususnya kemandirian keuangan daerah. Dan ini sudah menjadi suatu kenyataan dalam pembangunan setiap daerah sekarang ini. Pembangunan sektoral dan regional sebagai kebijakan pemerintah pusat yang masih tersentralisasi tidak dapat dilakukan lagi secara efektif, karena kebijakan-kebijakan itu telah, diberikan pada daerah-daerah otonomi.dalam rangka desentralisasi.
Tidak hanya masalah efisiensi pembangunan nasioal, tetapi wawasan pembangunan nasional semesta untuk pemerataan, keadilan, kemajuan bersama dan kesejahteraan seluruh masyarakat mustahil dapat dilakukan dalam rangka otonomi daerah yang pembangunannya masih didasarkan pada sumber-sumber daya alam lokal. Keadaan ini justeru menimbulkan ego daerah semakin meningkat, ,lebih-lebih dalam kondisi kelangkaan dari semua aspek kebutuhan pembangunan. Penggunaan sumber daya manusia secara nasional dapat juga terhambat dengan pandangan “penduduk asli” daerah, yang ukurannya tidak ada.
Pembangunan sumber daya manusia yang sangat menentukan untuk pembangunan, dalam era otonomi daerah terjadi fragemntasi dalam pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya tidak efisen tetapi dapat terbengakalai karena tidak adanya dana daerah untuk pelaksanaan pendidkian dan pelatihan tersebut. Ini terbukti dengan BLKI-BLKI yang dulu dikelola pemerintah pusat, sekarang BLKI-BLKI tersebut banyak yang tidak aktif lagi.
Solusi Dapat Ditempuh
Pelaksanaan desentralisasi dalam benruk otonomi daerah sudah terjadi, yang tidak mungkin lagi dirubah, bahkan tampaknya pembentukan daerah-daerah baru apakah itu provinsi, kabupaten dan kota akan berlangsung terus. Kalau tidak ada kebijakan lain yang dapat mendukung proses ini maka masalah pembangunan nasional dan regional akan mengalami kendala besar.
Kebijakan tersebut pada tingkat nasional perlu diambil oleh pemerintah pusat dengan membentuk zona-zona ekonomi yang tidak dibatasi oleh administrasi pemerintah daerah, tetapi semata-mata berdasarkan potensi-wilayah ekonomi., misalnya untuk Indonesia kawasan timur – zona ekonomi didasarkan pada potensi kelautan; kawasan barat – zona ekonomi didasarkan pada industri perkebunan dan pertambangan; dan semua kawasan di Indonesia dapat mengembangkan industri pariwisata.
Untuk pelaksanan kebijakan ini, peranan pemerintah pusat untuk membuat perencanan pembangunan nasional jangka panjang sangat menentukan.
Artinya, peranan pemerintah pusat dalam pembangunan nasional dan sektoral masih harus kuat yang didasarkan pada sistem pembangunan nasional era otonomi daerah.
Thought's 
Muhamma Johan said
Yth, Bp,Prof H.Buyung AS PhD.Setelah saya pelajari ternyata sumbangan tenaga dan pikiran (ide)Bapak sangat cemerlang, akan tetapi untuk mempraktekan ini kita masih banyak kendala pak Prof,diantaranya, bagai mana tentang UUD No.18 Perda (otonomi Daerah),jmh P.politik sangat banyak dan Visi dan misinya hanya tek semanata hanya adnya unsur kepentingan partai dan golongan,sistem dan birokrasi pemerintah yang masih perlu dibenahi,Indonesia blum siap terhaap Globalisasi (hanya dipaksakan), Infrastruktur yang morat marit. Kalau saya jdi presiden Pak Prof saya angkat Mtri MSDM
Mela Puspitasari said
TANGGAPAN UNTUK OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN
Yth, Prof H.Buyung A.Syafei PhD
Sy sangat setuju atas tulisan Bp Prof tentang Globalisasi vs Desentralisasi terutama Otonomi Daerah dan Pembangunan.Menurut hemat sy pemberian otonomi yg seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah (spt tercantum dalam pasal 18 UUD 45 )dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan potensi yg dimiliki daerah sehingga diharapkan dapat menunjang kemandirian ekonomi yang pada akhirnya dapat menunjang pembangunan Nasional.Hal tersebut dapat terjadi apabila Pemerintah Daerah mengenali dan dapat menggali segala potensi yang dimilikinya baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga tidak dengan “mudahnya diserahkan pd bangsa lain “.Setiap wilayah di Indonesia memiliki berbagai potensi dan keaneka ragaman yang seharusnya dapat digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.Namun sangat disayangkan semua itu tidak dapat terwujud manakala Pemimpin Daerah hanya memikirkan “kekusaan dan kepentingan ” semata serta menganut “aji mumpung”. Ibarat seorang anak yg diberikan keleluasaan untuk mengelola sendiri keuangannya, yg akhirnya uang itu habis krn tdk ada perencanaan yg baik. Oleh karena itu sy sependapat agar Pemerintah Pusat membuat kebijakan dan perencanaan serta melaksanakan fungsi pengawasan dan pengontrolan secara ketat.
inova_pris@yahoo.co.id said
Setuju prof…. Globalisasi memaksimalkan mekanisme pasar. Berbahaya bagi daerah daerah otonomi dari negara berkembang (indonesia). Yang masih berfikir subjektif (belum ada kesatuan wawasan). Melakukan apa yang dipikirkan, diperkirakan. Padahal hidup saat ini berlaku mekanisme pasar. Kesejahteraan tidak lagi nampak kasat mata. Sepertinya maju,sepertinya makin makmur, tapi ternyata sedang menggali kuburannya masing masing.
Diatas tercantum tulisan prof “Kebijakan tersebut pada tingkat nasional perlu diambil oleh pemerintah pusat dengan membentuk zona-zona ekonomi yang tidak dibatasi oleh administrasi pemerintah daerah, tetapi semata-mata berdasarkan potensi-wilayah ekonomi., misalnya untuk Indonesia kawasan timur – zona ekonomi didasarkan pada potensi kelautan; kawasan barat – zona ekonomi didasarkan pada industri perkebunan dan pertambangan; dan semua kawasan di Indonesia dapat mengembangkan industri pariwisata.”
Sangat brilliant ide dari prof buyung. Sudah seharusnya dilakukan hal macam ini. Dengan ini diharapkan globalisasi tidak mencelakakan nadi perekonomian daerah daerah otonomi.
Hidup prof buyung………
Dina Catur Prisanti said
Maaf Salah masukin kolom nama. Setuju prof…. Globalisasi memaksimalkan mekanisme pasar. Berbahaya bagi daerah daerah otonomi dari negara berkembang (indonesia). Yang masih berfikir subjektif (belum ada kesatuan wawasan). Melakukan apa yang dipikirkan, diperkirakan. Padahal hidup saat ini berlaku mekanisme pasar. Kesejahteraan tidak lagi nampak kasat mata. Sepertinya maju,sepertinya makin makmur, tapi ternyata sedang menggali kuburannya masing masing.
Diatas tercantum tulisan prof “Kebijakan tersebut pada tingkat nasional perlu diambil oleh pemerintah pusat dengan membentuk zona-zona ekonomi yang tidak dibatasi oleh administrasi pemerintah daerah, tetapi semata-mata berdasarkan potensi-wilayah ekonomi., misalnya untuk Indonesia kawasan timur – zona ekonomi didasarkan pada potensi kelautan; kawasan barat – zona ekonomi didasarkan pada industri perkebunan dan pertambangan; dan semua kawasan di Indonesia dapat mengembangkan industri pariwisata.”
Sangat brilliant ide dari prof buyung. Sudah seharusnya dilakukan hal macam ini. Dengan ini diharapkan globalisasi tidak mencelakakan nadi perekonomian daerah daerah otonomi.
Hidup prof buyung………
Friesia Alfera said
1. Mengenai Globalisasi
jika mengikuti konsep ideal dari globalisasi itu sendiri, sesungguhnya merupakan konsep yang menguntungkan banyak pihak. tidak ada lagi batasan antar negara, tidak perlu lagi repot-repot mengurus visa, siapa saja bisa bekerja dimana saja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Globalisasi -seperti tiap hal di dunia ini- memiliki dua sisi mata uang, sisi pertama adalah mendorong/memotivasi masing-masing individu (dan negara) untuk membuat dirinya “MAMPU” bersaing secara global. Negara harus mampu memberikan pilihan hidup yang lebih baik, guna mempertahankan sumber daya manusia nya untuk mengembangkan Negara.
Menurut saya pribadi, bukan sumber daya alam atau energi yang harus dipertahankan oleh masing-masing negara, tapi RAKYAT nya. Alih-alih meributkan tentang benda-benda mati, manusia yang mengerjakan/mengolah benda mati itu, justru tidak diperhatikan.
Itu perbedaan mendasar negara maju dan negara berkembang (Menurut Saya).
Sisi mata uang kedua dari globalisasi adalah MENTAL KOMPLAIN… bagi yang tidak memiliki daya saing, untuk itu Negara harus menyediakan sarana pendidikan dengan standar yang bisa setara dengan dunia global. Ini harus dipimpin oleh Pemerintah Pusat.
2. Mengenai Desentralisasi/Otonomi Daerah
Jika memang tidak efektif, maka sebaiknya dirombak lagi. Sektor2 yang memang harus dikendalikan oleh pemerintah pusat, harus dikembalikan seperti semula.
Desentralisasi baik jika orang2/pemerintah di masing2 propinsi/kabupaten/satuan daerah otonomi tersebut mampu merepresentasikan kebutuhan dan realita dari wilayahnya.
saat ini, mengenai penganggaran pembangunan, setiap angka belum tentu merepresentasikan kebutuhan yang sebenarnya.
Saya melihat desentralisasi di negara maju terbukti berhasil, porsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbagi secara jelas pertanggung jawaban terhadap rakyat pun jelas. Apakah lebih rumit pelaksanaannya? Sudah pasti.. karena tidak ada yang mudah mengelola suatu negara, terlebih lagi negara kita merupakan archipelago.
_____________________________________________________
Mengapa orang berbondong2 bekerja (bahkan secara ilegal) di negara maju, dengan pajak yang jauh lebih besar, perhitungan yang lebih rumit, pengawasan yang jauh lebih ketat?
Karena uang rakyat yang dibayarkan, dipertanggungjawabkan secara jelas.
Karena setiap komplain disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pusat, memiliki visibilitas dan ditindaklanjuti secara nyata.
Walaupun bukan warga asli negara tersebut.
Globalisasi memang sudah seharusnya terjadi, bumi ini tidak diciptakan sebagian-sebagian, tapi diciptakan secara utuh.
Persaingan itu baik hasilnya, memacu satu sama lain menjadi lebih baik.
Desentralisasi masuk akal, karena yang dikelola adalah manusia/RAKYAT, perlu pengetahuan dan pengalaman real atas masing2 wilayah untuk menentukan strategi yang terbaik.
Gusti Nyoman Budiadnyana said
Saya setuju sekali dengan pandangan dari Bapak Prof. Buyung, yang terjadi saat ini menurut pandangan saya bagaimana mereka menghabiskan sumber-sumber daya alam yang ada tanpa memberikan sumbangsih terhadap pelestarian alam itu sendiri, musibah-demi musibah sebenarnya datang karena alam telah bicara dan tersakiti. Untuk itu memang diperlukan kesadaran dari semua unsur khususnya sumber daya manusia.
Unsur kepentingan politik memang perperan besar khususnya di indonesia, makanya banyak pengusaha yang terjun ke dunia politik hanya untuk kepentingan membackup bisnis-nya jangan sampai mendapatkan hambatan dan memungkinkan adanya pembuatan peraturan-peraturan yang tidak lepas dari kepentingan bisnisnya.
Masalah otonomi daerah, Saya sangat setuju bahwa tidak semua daerah memiliki petensi ekonomi kita ambil contoh di daerah saya Bali bagaimana ekonomi disana sempat turun akibat BOM karena hanya pariwisata yang dapat dijual disana.
Nury Suzanty said
YTH. Prof.H.Buyung Achmad Sjafei,Ph.D
Saya selaku pribadi yang mencoba berkecimpung dan berperan aktif di dalam bidang ekonomi di Indonesia sangat setuju dengan smua pernyataan anda diatas mengenai Globalisasi VS Desentralisasi. Hal-hal tersebut telah membuka pikiran dan wawasan saya bahwasanya ide-ide yang telah anda kemukakan bukan hanya berupa teori yang tanpa bukti nyata,namun hal tersebut merupakan kenyataan yang ada di kehidupan perekonomian Indonesia. Ide dan teori tersebut sangat faktual dan relevan dengan fakta yang ada di lapangan.
Membahas Globalisasi tentu tidak bisa terlepas dari hal2 pokok yang krusial seperti Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Tanpa kita sadari,dikarenakan kedua hal tersebut maka terciptalah apa yang disebut Teknologi. Teknologi inilah yang kemudian pada akhirnya mengakibatkan Globalisasi. Teknologi tercipta dari ide-ide brilian dan tangan-tangan dingin Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang didukung penuh oleh ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di lingkungan sekitar. Perpaduan inilah yang kemudian mengakibatkan Globalisasi dimana seolah-olah “Dunia Berada Dalam Genggaman&Tak Ada Batas”. Semuanya begitu memberikan big&good profit bagi kehidupan manusia. Tetapi disisi lain hal tersebut memberikan bad impact bagi manusia&alam itu sendiri. Semuanya telah dikemukakan secara lengkap dan mendetail oleh Prof.Buyung diatas. “Big Applouse” buat ide briliannya Prof.Buyung!
Mengenai Desentralisasi di Indonesia sebagai salah satu imbas dari adanya globalisasi tentu tidak dapat terlepas dari Pemerintah Pusat&Daerah serta Masyarakat sebagai SDM dan potensi alam yg ada di setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda sebagai SDA. Diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik dan aktif sehingga pelaksanaan desentralisasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita semua masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan adanya quality control&good communication dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dan Masyarakat Daerah dalam menggali potensi alam yang ada yang pastinya berbeda-beda di setiap wilayahnya di Indonesia. Sehingga pembangunan otonomi daerah pun dapat dilakukan secara maksimal.
Oleh karena itu kita tidak boleh memandang sebelah mata terhadap globalisasi yang ada di dunia yang telah membuat rakyat Indonesia dapat berpikiran maju sehingga mendorong adanya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang memang bertujuan baik untuk mengembangkan potensi setiap wilayah baik SDM nya yang smart&good attitude maupun SDA nya yang dapat memberikan big profit bagi wilayah itu sendiri. Terima Kasih.
Theresia Catur Sarwendah said
Menanggapi pembahasan mengenai globalisasi yg disampaikan oleh Prof. H. Buyung A. Syafei Phd
Theresia Catur Sarwendah said
Menanggapi pembahasan mengenai globalisasi yg disampaikan oleh Prof. H. Buyung A. Syafei, Ph.D saya ingin menanggapi dengan beberapa pemikiran saya mengenai globalisasi dan desentralisasi itu sendiri. Pertama mengenai globalisasi, benar sekali bahwa dengan adanya globalisasi ini dunia seperti tidak ada batasan. Makin berkembangnya teknologi serta informasi, menyebabkan keterbatasan dan kelangkaan sumber daya sebagai suatu hambatan dalam pembangunan di tiap negara seakan-akan dapat dihilangkan. Namun demikian kita perlu kembali kepada hakikat dari pembangunan ekonomi makro dan perdagangan antar negara dimana terjadi suatu kerjasama antara dua negara atau lebih sebagai suatu optimalisasi pembangunan dan substitusi atas barang-barang yang diproduksi oleh masing-masing negara tersebut. Adapun tujuan dari perdagangan antar negara ini adalah untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Apabila kita melihat pada konsep globalisasi sekarang ini, hal ini merupakan suatu bentuk dari ekonomi kapitalisasi dimana negara maju dengan modalnya yang kuat dan sumber daya manusianya yang unggul dapat dengan mudah melakukan perluasan industri ke negara-negara berkembang. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, dikhawatirkan globalisasi ini hanya akan menjadikan rakyatnya untuk sekedar menjadi penonton saja karena ketidakmampuannya untuk bersaing.
Tidak dapat kita pungkiri bahwa dari segi teknologi dan kualitas SDM, negara-negara maju lebih baik setingkat di atas negara berkembang. Belum lagi hasil atas keuntungan yang didapatkan tidak digunakan (baca:diputarkan) untuk pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan, melainkan kembali ke negara asal dari perusahaan MNC yang bersangkutan. Hal ini membuat si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin, persis seperti konsep kapitalisme.
Sementara itu desentralisasi yang saat ini sedang marak di Indonesia hanyalah menguntungkan beberapa pihak saja. Lebih jauh lagi hal ini hanya menciptakan “raja-raja kecil” di tiap-tiap daerah otonomi. Apakah kebijakan otonomi daerah tersebut menguntungkan rakyat? Jawabannya adalah Ya. Namun sebatas apa potensi SDA dan SDM dari masing-masing daerah tersebut dapat dioptimalkan melalui otda ini. Realitanya yang sering kita baca, bahwa korupsi di tingkat daerah semakin marak, pengrusakan alam semakin menjadi-jadi, kerusuhan antar suku mencuat kembali. Hal ini merupakan indikasi atas kurangnya kontrol pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan otonomi daerah ini. Celakanya lagi, Perda yang dibuat oleh Pemda masing-masing daerah ada yang tidak sejalan ataupun kontra dengan PP yang berada di atasnya semata-mata hanya demi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang merasa tidak diuntungkan pada akhirnya akan mengumpulkan massa dan melontarkan ide pemekaran wilayah dengan iming-iming dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyatnya.
Namun apapun kelemahan dan belum sempurnanya pelaksanaan Otda di negeri ini, peningkatan kualitas SDM adalah suatu agenda wajib dan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk mengantisipasi globalisasi serta untuk menyempurnakan proses pelaksanaan desentralisasi. Jangan sampai desentralisasi mengancam kedaulatan negara ini, tetapi harus dapat memperkuat dan saling menjaga keutuhan negara ini. Pemerintah Pusat harus memiliki suatu perencanaan yang baik dan matang dalam mengoptimalkan potensi masing-masing daerah melalui desentralisasi ini. Blue print arah pembangunan daerah masing-masing merupakan suatu kesatuan atas pembangunan nasional.
Elizabeth Tika said
Yth:Bapak Prof H.Buyung A Syafei
Menurut pendapat saya mengenai otonomi daerah saya setuju dengan pernyataan bapak karena otonomi dareah di Indonesia tidak tumbuh dengan merata hal ini disebabkan adanya kemampuan daerah untuk memajukan daerahnya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki apabila suatu daerah tidak memiliki suatu potensi maka pembangunannya pun akan terhambat. Hal ini juga tergantung dari SDM yang dimiliki oleh suatu daerah, pendidikan dan pelatihan juga sangat penting untuk memajukan pembangunan suatu daerah apalagi daerah yang memiliki potensi yang bagus misalnya dibidang pariwisata.
Oleh karena itu, pemerintah pusat harus lebih memperhatikan daerah-daerah yang memiliki potensi agar pertumbuhan daerah tersebut tetap berjalan.
Umairoh Siddiq UMB said
Yth:Bapak Prof H.Buyung A Syafei
Saya sependapat dengan tulisan Prof. mengenai Globalisasi VS Desentralisasi dimana peranan pemerintah pusat sangatlah penting karena pemerintah merupakan pengendali dari desentralisasi. Karena Desentralisasi saat ini kurang efektif baik dilihat dari segi ekonomi maupun politik.
Budiono said
Yth. Bapak Prof H Buyung A Syafei
Saya sependapat dan mendukung tulisan bapak mengenai globalisasi dan desentralisasi dimana pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah harus diikuti dengan adanya kebijakan kebijakan dan regulasi regulasi yang mendukung proses ini agar tidak muncul kendala dalam pelaksanaannya. Kebijakan dan regulasi tersebut harus dibuat mulai dari pemerintah pusat sampai daerah secara kuat sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar.
Arif Rahman said
Saya setuju dengan tulisan yang bapak tulis tentang Globalisasi dan desentralisasi dimana pada Globalisasi yang sangat ramai dibicarakan orang pada waktu ini tidak boleh salah arah karena globalisasi dan desentralisasi di Indonesia sangat berbeda dengan pelaksanaannya di negara lain.
Di indonesia globalisasi dan desentralisasi harus tetap berada pada koridor NKRI yang tetap berlandaskan kesatuan Bangsa Indonesia dan harus tetap memperhatikan keberbedaan sumber daya alam dan potensi masing- masing daerah sehingga desentralisasi di Indonesia menjadi berhasil dan tidak salah dalam pelaksanaannya .
Riesminingsih said
Pak Prof. Buyung yang terhormat,
Saya sangat setuju dengan pemikiran dan ide2 kreatif bapak.
Banyak program yang bagus dari pemerintah, namun kadang kurang mempertimbangkan banyak hal; seperti SDM kita yang belum siap untuk melaksanakan program2 tersebut, kalaupun dilaksanakan terkadang melenceng dari tujuan awal.seperti halnya otonomi daerah sebagai bentuk dari globalisasi, namun karena sumber daya manusia kita yang belum siap menyebabkan pemahaman yang rancu.
Daryono UMB said
Yth, Bp,Prof H.Buyung AS PhD.
Saya sependapat dengan Prof. bahwa tulisan bapak dapat membangkitkan pemikiran tentang globalisasi maupun desentralisasi yang selama ini tertutup mungkin kurang terkoordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah yang belum maksimal karena masih ada campur tangan pusat yang belum mempercayakan pada otonomi daerah . Sebaik pemerintah pusat lebih bersifat kontrolisasi sehingga daerah lebih berfikir luas dan apabila ada salah satu daerah yang mengambil kebijakan kurang tepat menurut pemerintah pusat segera mengambil keputusan dan memberi solusi. Banyak yang menyoroti tentang otonomi daerah kurang maksimal, dimungkinkan memang kondisi daerah itu sendiri atau kurang mampu mengelola sumber alam yang ada akhirnya pusat mengambil keputusan kerja sama dengan para ahli dari luar mengakibatkan SDM kita kerjanya kurang maksimal.
Sebenarnya SDM di Indonesia sudah mumpuni mungkin kurang adanya kebijakan dari pusat dalam memberi solusi.
Wilayah alam kita kaya , maka berilah kesempatan kepada para ahli-ahli dari pribumi mengolah kekayaan ini. Sehingga globalisasi akan terwujud secara menyeluruh ke berbagai sektor yang kita miliki.
Hatoli Waruwu said
Yth. Bapak Prof. H. Buyung Achmad Sjafei, P.hd
Pendapat saya mengenai Globalisasi dan Desentaralisa adalah otonomi daerah memang pada dasarnya terlalu terburu-buru dan kurang persiapan sehingga pada akhirnya timbullah raja-raja kecil didaerah yang mengakibatkan adanya praktek-praktek korupsi yang sangat luas dan terkoordinasi jadi menurut saya otonomi daerah bagus kalau sistemnya baik dan dilaksakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap kepala daerah bukan membuka lahan korupsi baru didaerah tetapi membangun SDM pegawai pemerintahan yang bermoral dan berpihak pada rakyat bukan untuk memperkaya diri sendiri tapi semata-mata untuk kepentingan rakyat.
Hatoli Waruwu
UMB Jakarta MMSDM
syachrial - 55110110115 said
saya sangat setuju dengan pemikiran Bapak, banyak program-program pemerintah yang bagus tetapi, tidak singkron dengan kondisi yang ada dilapangan
Sri Setiawati - 55110110078 said
Yth, Bp,Prof H.Buyung AS PhD
Saya setuju dan sependapat dengan tulisan tentang Globalisasi dan desentralisasi serta otonomi daerah yg seperti di tulis pak prof. Namun Dalam penerapan di lapangan dapat kita lihat kendala-kendala yang mencul di akibatnya kurang pahamnya masyarakat ataupun pemerintahan terkait tentang ngertiny tujuan dr globalisasi dan otomoni daerah masyarakat sehingga menghambat pelaksanaan program tersebut.
Terlebih lagi SDM daerah mun harus di tingkatkan sehingga dapat menunjang pelakanaan globalisasi dan otonomi daerah.
Saya pribadi senang Bpk,Prof menggakat tulisan globalisasi dan otonomo daerah ini sehingga masyarakat lebih tahu dan berperan aktif lg.
Sukiyun 55110110113 said
Globalisasi merupakan akibat dari kemajuan IPTEK dan kebingungan bagi negara maju yang sumber dayanya habis padahal mereka tetap membutuhkan sumber daya alam tersebut. Efisiensi tidak terjadi karena perputaran bahan mentah dari negara berkembang ke negara maju dan seterlah menjadi produk jadi kembali ke negara berkembang. arus itu penyebab tidak efisien.
Tentang otonomi Daerah bisa menimbulkan raja-raja ditiap daerah. Pamer pembangunan seperti dikatakan Profesor, yang inefesiensi, karena tidak mmemandang luas sempitnya daerah dan banyak sedikitnya masyarakat yang dilayani.
PDB adalah indikator keberhasilan pembangunan negara, namun masih ada yang perlu diperhatikan bahwa di negara berkembang umumnya orang aasing lebih banyak menguasai produk domestik. Sehingga bagi suatu negara berkembang yang paling bagus adalah perkembangan GNP.