Thought's

Things about the big country and nation — Indonesia.

PARTAI POLITIK DAN IDEOLOGI

Posted by Buyung Syafei pada 8 April 2010

Oleh: Prof. H.Buyung Achmad Sjafei, Ph.D ~ Jakarta, 8 April 2010

Partai Politik Tanpa Ideologi

Setelah lengsernya Suharto yang berkuasa 32 tahun, setiap orang dapat mendirikan  partai politik dengan dalih  reformasi dan demokrasi, walaupun tidak siap dengan suatu ideologi.  Dalam orde baru partai politik dibatasi dengan 2 partai yaitu PDI dan PPP yang mewakili faham nasionalisme dan agama (Islam) serta Golkar yang semuanya harus didasarkan pada azas tunggal Pancasila.

Sekarang yang ikut pemilu 2009 mencapai 38 partai politik, sedangkan yang mendapatkan suara  dari pemilu legislatif 2009 hanya 9 partai politik. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem politik yang dicerminkan oleh banyaknya jumlah partai politik yang tidak ber-ideologi dengan kehidupan politik dalam masyarakat.

Periode orde baru, sistem politik yang diwakili oleh 2 partai politik dan Golkar tidak mampu mewadahi kehidupan politik yang ada dalam msyarakat karena itu dipaksakan secara otoriter. Sebaliknya, sekarang sistem politik terlalu luas yang tidak menggambarkan suatu kemajuan dalam berdemokrasi.

Partai politik hanya sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga banyak  partai politik yang tidak dibutuhkan oleh kehidupan politik karena tidak jelas ideologinya.

Tidak dibutuhkannya sebagian besar partai politik dibuktikan oleh hasil  pemilu legislatif 2009, dari 38 partai politik hanya 9 partai politik yang mendapatkan suara yang berarti. Ini disebabkan antara lain oleh adanya kesenjangan antara sistem politik (yang tidak punya ideologi) dan kehidupan politik masyarakat yang mempunyai faham nasionalisme, agama (Islam), dan sosialisme.

Partai politik memang sebagai alat perjuangan untuk mengoranisir rakyat dengan tujuan merebut kekuasaan. Tetapi kekuasaan  itu seharusnya didasarkan pada suatu ideologi, suatu impian yang membuat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi Indonesia, membangun bangsa dan negara mecapai masyarakat adil dan makmur harus didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai ideologi negara.

Ideologi dalam partai politik tidak hanya sekedar pengikat lahir dan batin antara para anggotanya, tetapi merupakan rohnya suatu partai poitik untuk mencapai suatu tujuan besar, bukan tujuan pribadi atau golongan yang sesaat (istilah sekarang pragmatis). Tidak adanya ideologi partai-partai politik sekarang ditunjukkan juga oleh adanya  segelintir dari kaum intelektual yang dengan mudahnya  berpindah-pindahnya partai (dikenal dengann bajing loncat), yang tidak pernah terjadi pada masa lalu.

Atau jika tidak puas dengan partainya mereka  dengan mudahnya juga keluar dan mendirikan partai baru. Anggota-anggota partai politik seperti ini,  tidak bisa diandalakan untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak, karena motivasinya hanya sekedar kepentingan pribadi/kelompok.

Pancasila sebagai Ideologi PartaiPada era Suharto, partai-partai politik dan organisasi-organisasi apapun harus berdasakarn Pancasila sebagai azas tunggal. Partai-partai politik tidak menyentuh akar rumput, sehingga pembinaan terhadap anggot-anggota partai dan simpatisannya tidak dapat dilaksanakan. Ini meruapakan strategi depolitisasi rakyat agar tidak melakukan suatu tuntutan atau perjuangan untuk perbaikan nasib mereka.

Pemerintah sebagai pusat kekuasaan pembangunan dengan disusunnya GBHN dan Repelita didukung oleh Golkar yang selalu menang sebagai single majority dalam setiap pemilu. Akir dari kekuasaan Suharto membuktikan bahwa partai-partai politik dan organisasi-organisasi masa yang berdasarkan Pancasila sebagai azas tunggal tidak efektif. Krisis moneter 1997 yang meluas menjadi krisis ekonomi dan krisis-krisis lain sampai sekarang belum juga pulih. Ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam mengartikan ideologi dan dasar dari partai–partai politik.

Pancasila memiliki roh, karena digali oleh orang-orang yang suci, yang berkorban untuk bangsanya, yang tidak pernah mangambil tetapi selalu memberi. Karena itu Pancasila mempunyai kekuatan, tertutama dalam menyatukan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan perjuangan kemerdekaan misalnya merebut  kembali Irian Barat, dan lain-lain. Sekarang Pancasila sudah kehilangan rohnya karena dipegang oleh orang-orang yang “pragmatis” yang  berorientasi hanya pada (istilah Bung Karno) “Reform-Actie” saja, tanpa adanya “Doels-Actie”.

PDI-P dan Ajaran Soekarno

Ungkapan yang mengatakan : ”Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Pernah Sama Sekali”, mungkin ungkapan ini berlaku untuk PDI-P. Dengan pidato politik ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dalam Kongres III PDI-P di Bali April 2010, melakukan introspeksi terhadap PDI-P yang selama ini mungkin dirasakan tidak jelas ideologinya.

Namun  Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara  untuk dijadikan sebagai ideologi partai dalam hal ini PDI-P telah terbukti selama kekuasaan Suharto tidak bisa dioperasionalisasikan, walaupun semua partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila dan secara intensif dilakukan penataran P4.

Mengapa PDI-P tidak mengambil ajaran Soekarno yaitu Marhaenisme sebagai ideologi partai?

Karena dalam ajaran Soekarno sudah lengkap terdapat semua aspek kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya, diplomasi politik dan diplomasi ekonmi, hubungan internasional, bahkan sampai pada kekuatan yang harus dihimpun dalam perjuangan, Misalnya ajaran tentang trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, kalau PDI-P pegang ajaran ini dapat dilaksanakan suatu prestasi untuk bangsa yang luar biasa.

Memang ajaran Soekarno sebagai ideologi partai akan  menghadapi tantangan-tantangan berat tidak hanya dalam bidang politik, ekonomi dan budaya, tetapi juga menuntut adanya kepemimpianan partai yang kuat, kader-kader partai yang tidak hanya militant, tetapi cerdas dan bersedia berkorban tanpa pamrih sesuai dengan tuntutan ideologi dan keterladanan yang ditinjukkan oleh Bung Karno dari semenjak masih muda. Ini barang langka pada waktu ini, keadaan sudah berubah. Mana ada orang sekarang memilih masuk penjara demi kebenaran perjuangan, pasti memilih hidup enak dan punya jabatan kalau ada kesempatan. Bung Karno, Bung Hatta dan pejuang-pejuang lainnya justeru memilih masuk penjara untuk perjuangan kemerdekaan lepas dari penjajahan dengan menolak tawaran Belanda jadi amtenar dan hidup enak.

Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Indonesia  sudah lama dan sudah terlalu jauh masuk ke dalam  keadaan ketergantungan pada negara-negara maju. Sedangakn kepentingan-kepentingan antara negara-negara maju dan Indonesia tidak selalu sama, bahkan sering  merugikan Indonesia, misalnya  dalam kontrak-kontrak karya dalam bidang migas dan pertambangan. Ketergantungan Indonesia juga akibat hutang luar negeri yang besar yang  secara terjadual harus dilakukan pembayaran bunga dan ncicilan yang sangat memberatkan APBN.

Pemerintah Indonesia selalu melakukan kebijakan fiscal dan moneter untuk mengatasi krisis ekonomi, yang memang cocok untuk perekonomian negara-negara maju yang sudah full-employment, tetapi tidak cocok unrtuk negara-negaram berkembang seperti Indonesia. Negara-negara berkembang seharusnya lebih memperhatikan sector riil. Konsekwensinya, faktor-faktor sosial seperti struktur sosial di daerah pedesaan harus dilakukan inovasi terlebih dahulu, sebagai basis pembangunan ekonomi. Melakukan inovasi struktur sosial di pedesaan bukanlah pekerjaan yang ringan, karena menyangkut masalah ideologi, yaitu kemandirian dalam bidang ekonomi.

UUD-45 sebagai landasan konstitusional pembangunan, khususnya pasal 33 ayat 1, 2. 3 sebagai landasan  pembangunan ekonomi telah di-amandemen, yang tidak menguntungkan perekonmian bangsa. Konsep ekonomi kerakyatan yang tidak didasarkan pada UUD-45 pasal 33 ayat 1, 2, 3 adalah menyesatkan, karena beranggapan hanya UKM yang menguasai hajat rakyat banyak.

Budaya

Ideologi  Bung Karno dalam bidang kebudayaan adalah berkepribadian. Tetapi untuk dapat bekepribadian maka partai politik harus memiliki budaya, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap budaya yang ada dan yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Edgar H. Schein dalam bukunya: Organizational Culture and Leadership

Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi ekternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik, dan oleh karena itu diajarkan/diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat memahami,memikirkan, dan merasakan terkait dengan masalah-masalah tersebut.

Menurut Edward Burnett :

budaya atau peradaban mempunyai teknografis yang luas meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan  dan kebiasaan lainnya Yang didapat sebagai anggota masyarakat.

Budaya dalam setiap organisasi menggambarkan kesadaran moral, keluhuran budi, tanggung jawab, tujuan yang ingin dicapai. Budaya organisasi adalah karakteristik yang menggambarkan kecirian organisasi  yang tercermin dalam keyakinan, ide, sikap, perilaku individu/kelompok  serta hasil karya baik dalam bentuk barang maupun jasa dan berfungsi sebagai kohesi sosial.

Sekarang yang diartikan budaya hanya artifact yang tampak sebagai hasil dari nilai-nilai berdasakan asumsi-asumsi bersama seperti candi-candi, hasil seni dan kerajinan, yang bdapat dilihat, diraba bahkan dikomersialisaikan. Budaya adalah nilai dan praktik yang disosialisasikan pada tingkat nasional di keluarga, budaya kerja disosialisasikan di sekolah-sekolah, budaya organisasi disosialisasikan di temapt kerja. Sebagai konsekwensinya, dalam pemerintahan dari dulu Depatemen Pendidikan disatukan dengan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, karena budaya adalah nilai-nilai yang  harus diajarkan. Sekarang budaya dianggap  hanya artifact saja yang dapat dijual, sehingga  kebudayaan dipisahkan dengan Departemen Pendidikan dan masuk menjadi  Departemen Pariwisata dan Kebudayaan. Ini sekali lagi menunjukkan semakin pragmatisme dalam kehidupan kita sekarang.

Dengan demikain tugas semua pemimpin partai politik tidak hanya membangun ideologi partai yang benar, tetapi menciptakan budaya organisasi yang dominan atau kuat, sehingga ideologi dapat  dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap anggota partai politik.

About these ads

Komentar anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

Thought's

Things about the big country and nation -- Indonesia.

infokito

Portal Palembang - Jembatan informasi dari kito untuk kito bersamo

palembang dan jawa

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.