GLOBALISASI VS DESENTRALISASI

Oleh: Prof. H.Buyung Achmad Sjafei, Ph.D (economics) ~ Jakarta, 5 Desember 2010

Globalisasi & Efisiensi Global

Globalisasi membuktikan berlakunya hukum-hukum alam ekonomi yang memepengaruhi kesadaran dan tindakan manusia untuk mengambil keputusan-keputusan yang objektif tanpa dipengaruhi oleh kemauan subjektif. Dalam bidang ekonomi, efisiensi dan produktivitas sangat menentukan untuk penciptaan nilai-nilai ekonomi yang mampu bersaing dalam pasar global. Namun yang  terjadi menunjukkan bahwa efisiensi dan produktivitas negatra-negra industri maju semakin menurun dalam era globalisasi.

Hal ini antara lain disebabkan semakin meningkatnya kelangkaan sumber-sumber daya ekonomi dunia, terutama sumber-sumber daya alam, khususnya sumber-sumber daya energi dan  pangan. Kerusakan lingkungan alam dan kemajuan teknologi membuat sumber-sumber daya alam yang seharusnya dapat diperbaharui justeru semakin punah. Dalam kadaan seperti ini megara-negara industri maju dengan MNC nya mencari efisiensi global, tidak saja disebabkan semakin langkanya sumber-sumber daya alam, tetapi terutama untuk adanya efisiensi investasi, pemasaran global, dan tenaga kerja yang murah untuk memenangkan persaingan global.

Keadaan seperti ini dicoba didukung oleh pandangan-pandangan yang berpendapat bahwa seolah-olah dunia sekarang tidak ada batasnya lagi. Wilayah suatu negara beserta peranan negara dalam perekonomian seolah-olah tidak ada gunanya lagi, karena yang menetukan menurut pandangan ini adalah industri-industri global.

Produk Domestik Bruto (PDB) yang menjadi salah satu indikator penting pembangunan di negara-negara berkembang dianggap tidak ada kaitannya lagi dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran seperti ini merupakan pencerminan dari ideologi neolib global yang tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang. Antara negara-negara di dunia ini seharusnya semakin saling ketergantungan (interdependensi) untuk mencapai efisiensi global setiap negara, bukan hanya untuk kepentingan gara-negara industri maju saja yang memiliki industri-industri global yang berada di  Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang.

Globalisasi & Desentralisasi

Di Indonesia berbeda dengan di negara-negara industri maju, peranan pemerintah pusat dan tersedianya sumber-sumber daya alam masih sangat menetukan dalam pembangunan nasional.

Pertama, untuk mempertahankan kesatuan wawasan pembangunan dalam lingkup wilayah nasional; kedua, efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya ekonomi bangsa, terutama sumber-sumber daya alam dan energi; ketiga, penggunaan sumber daya manusia  dapat dilakukan secara rasional; keempat; pemerataan pembangunan; kelima, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan berdasarkan kebijakan ruang, tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan, dan lain-lain.

PARTAI POLITIK DAN IDEOLOGI

Oleh: Prof. H.Buyung Achmad Sjafei, Ph.D ~ Jakarta, 8 April 2010

Partai Politik Tanpa Ideologi

Setelah lengsernya Suharto yang berkuasa 32 tahun, setiap orang dapat mendirikan  partai politik dengan dalih  reformasi dan demokrasi, walaupun tidak siap dengan suatu ideologi.  Dalam orde baru partai politik dibatasi dengan 2 partai yaitu PDI dan PPP yang mewakili faham nasionalisme dan agama (Islam) serta Golkar yang semuanya harus didasarkan pada azas tunggal Pancasila.

Sekarang yang ikut pemilu 2009 mencapai 38 partai politik, sedangkan yang mendapatkan suara  dari pemilu legislatif 2009 hanya 9 partai politik. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem politik yang dicerminkan oleh banyaknya jumlah partai politik yang tidak ber-ideologi dengan kehidupan politik dalam masyarakat.

Periode orde baru, sistem politik yang diwakili oleh 2 partai politik dan Golkar tidak mampu mewadahi kehidupan politik yang ada dalam msyarakat karena itu dipaksakan secara otoriter. Sebaliknya, sekarang sistem politik terlalu luas yang tidak menggambarkan suatu kemajuan dalam berdemokrasi.

Partai politik hanya sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga banyak  partai politik yang tidak dibutuhkan oleh kehidupan politik karena tidak jelas ideologinya.

Tidak dibutuhkannya sebagian besar partai politik dibuktikan oleh hasil  pemilu legislatif 2009, dari 38 partai politik hanya 9 partai politik yang mendapatkan suara yang berarti. Ini disebabkan antara lain oleh adanya kesenjangan antara sistem politik (yang tidak punya ideologi) dan kehidupan politik masyarakat yang mempunyai faham nasionalisme, agama (Islam), dan sosialisme.

Partai politik memang sebagai alat perjuangan untuk mengoranisir rakyat dengan tujuan merebut kekuasaan. Tetapi kekuasaan  itu seharusnya didasarkan pada suatu ideologi, suatu impian yang membuat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi Indonesia, membangun bangsa dan negara mecapai masyarakat adil dan makmur harus didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai ideologi negara.

Ideologi dalam partai politik tidak hanya sekedar pengikat lahir dan batin antara para anggotanya, tetapi merupakan rohnya suatu partai poitik untuk mencapai suatu tujuan besar, bukan tujuan pribadi atau golongan yang sesaat (istilah sekarang pragmatis). Tidak adanya ideologi partai-partai politik sekarang ditunjukkan juga oleh adanya  segelintir dari kaum intelektual yang dengan mudahnya  berpindah-pindahnya partai (dikenal dengann bajing loncat), yang tidak pernah terjadi pada masa lalu.

Atau jika tidak puas dengan partainya mereka  dengan mudahnya juga keluar dan mendirikan partai baru. Anggota-anggota partai politik seperti ini,  tidak bisa diandalakan untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak, karena motivasinya hanya sekedar kepentingan pribadi/kelompok.

Pancasila sebagai Ideologi Partai

EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIB

Oleh : Prof. H. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D-Jakarta, 2 Juni 2009

Latar Belakang

Akhir-akhir ini, terutama menjelang pemilu dan pilpres 2009 ramai dibicarakan oleh para elit politik tentang ekonomi kerakyatan dan/atau ekonomi kebangsaan, dan neolib. Bagi masyarakat awam tentu tidak dapat difahami apakah itu ekonomi kerakyatan dan/atau ekonomi kebangsaan dan neolib, apakah manfaatnya dan keburukannya bagi rakyat tidak terjangkau oleh pemikiran awam.

Tetapi, kalau rakyat awam tidak sampai pemikrannya ke sana, tentu itu wajar; namun kalau para elit politik sendiri belum sepakat mengenai gagasan ekonomi kerakyatan dan/atau kebangsaan serta berbantah-bantah tentang pengertian dan praktik neolib itu tentu tidak wajar. Karena, kalau belum ada suatu pemahaman yang sama, mana mungkin akan ada perubahan dalam perekonomian Indonesia yang akan datang ini.

Perubahan memerlukan minimal pengetahuan tentang apa yang harus dirubah, mengapa harus dirubah, yang mana keadaan sekarang yang harus dirubah, seberapa nyata perubahan itu harus dilakukan, seberapa lama perubahan itu dapat dilakukan, dan yang sangat penting adalah apakah ada kekuatan untuk merubah itu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut bukan hanya masalah implementatif, tetapi masalah-masalah ideologi yang sekarang ini justru sudah tidak dianggap penting lagi.

Perubahan yang sifatnya mendasar terhadap haluan pembangunan, menjaga kemandirian ekonomi terhadap pengaruh globalisasi, Bank Dunia, IMF, WTO, dapat dilakukan hanya oleh suatu pemerintahan dan kepemimpinan nasional yang sangat kuat.

Ekonomi Kerakyatan

‘EKONOMI KERAKYATAN’ DENGAN BAHASA RAKYAT

Oleh : Prof. H. Buyung Ahmad Syafei, Ph.D.

Latar Belakang

Dalam musim pemilu, pilkada, pilpres sekarang ini para politisi ramai berkampanye untuk merebut simpati rakyat, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak difahami oleh rakyat. Berkomunikasi dengan rakyat dengan menggunakan bahasa politisi atau bahasa akademisi dengan kata-kata jargon tidak akan dipahami oleh rakyat. Rakyat tidak akan mengerti apa itu “ekonomi kerakyatan”, “ekonomi neo-libral”, “pertumbuhan ekonomi”, dan istilah-istilah lainnya.

Jangankan rakyat pada umumnya, para politisi dan akademisi sendiri belum tentu mempunyai pemahaman yang sama terhadap istilah-istilah tersebut. Jangankan para politisi, di kalangan ekonom sendiri belum tentu mempuyai pemahaman yang sama tentang istilah-istilah ekonomi seperti : sistem perekonomian, ekonomi neo-libral, pertumbuhan ekonomi dengan metode perhitungannya, pembangunan ekonomi dengan indikator-indikatornya, pengertian inflasi, dan lain-lain. Kalau ada pemahaman yang sama tentu tidak mungkin adanya bantah-membantah, keculai memang ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tersembunyi.

Ekonomi Kerakyatan

Untuk memepermudah pemahaman rakyat tentang ekonomi kerakyatan perlu dijabarkan ke dalam ciri-ciri ekonomi kerakyatan, dan apa bedanya dengan ekonomi neo-libral atau neo-libralisme. Juga apa keuntungan rakyat dengan ekonomi kerakyatan, atau apa kerugiaan rakyat dengan ekonomi neo-libral. Saya yakin, kelompok rakyat yang tedidikpun, apalagi rakyat awam tidak memahami pengertian-pengertian itu.

Pengertian ekonomi kerakyatan itu,

OPPORTUNITY COST PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh : Prof.H.Buyung Achmad Sjafei, Ph.DJakarta, 21 Mei 2009

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5 persen rata-rata per tahun perlu dicapai di negara-negara sedang berkembang, karena tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, bahkan pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam labour force concept yang dipakai di Indonesia, angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja dan mencari pekerjaan.

Di Indonesia pertumbuhan ekonomi pada periode Repelita di bawah orba mencapai rata-rata 7 persen per tahun, bahkan dalam Repelita II mencapai 9 persen per tahun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bermanfaat untuk peningkatan tersedianya barang- barang untuk konsumsi, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang merata (trickle down), peningkatan standar hidup umumnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan, penggunaan sumber-sumber daya alam yang efisien, tidak merusak lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara sedang berkembang, juga diharapkan menjadi mesin ekonomi pembangunan untuk mencapai kemajuan yang cepat, mengatasi keterbelakangan yang berabad akibat penjajahan, menuju negara yang maju dengan industri modern. Tetapi harapan tentang manfaat pertumbuhan ekonomi seperti itu tidak mungkin dapat dicapai, kalau hanya mengandalkan pada teori dan konsep ekonomi yang dianut para ekonom barat seperti teori ekonomi neo-klasik dan neo-libral, yang di negara-negara sedang berkembang secara empirik tidak terbukti kebenarannya .

Pertumbuhan ekonomi tanpa suatu perencanaan oleh suatu pemerintahan yang kuat akan mengakibatkan biaya sosial yang tinggi, yang akan sangat membebani masyarakat generasi sekarang dan generasi-genarasi akan datang. Biaya sosial pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berupa : dampak lingkungan, opportunity cost, distribusi pendapatan yang tidak merata, kemiskinan, pengangguran, dampak sosial : budaya, stress kejahatan; pertumbuhan yang tidak berkelanjutan, kemungkinan ekonomi makro yang tidak stabil seperti dialami oleh Indonesia sekarang. Opportunity Cost of Growth “Oppportunity cost an amount of money lost as a result of choosing one investment rather than another.”

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi selama 32 tahun di bawah rezim ekonomi orba, Indonesia mengalami biaya-biaya sosial, antara lain dengan apa yang disebut: opportunity cost of growth. Ini berhubungan dengan pilihan alokasi sumber daya apakah: untuk menghasilkan barang-barang konsumen? atau menghasilkan barang-barang modal?

Dalam pengalaman perekonomian Uni Soviet masa lalu, opportunity cost ini terjadi antara Industri A yang menghasilkan alat-alat produksi, dan Industri B yang menghasilkan barang-barang konsumen. Strategi yang dilaksanakan Uni Soviet adalah tingkat pertumbuhan Industri A lebih cepat dari Industri B, sehingga sebagai hasilnya basis ekonomi Uni Soviet sangat kuat, tetapi barang-barang yang tersedia untuk konsumen terbatas.hal ini mengakibatkan opprrtunity cost untuk membangun Industri A sangat tinggi, yang mengorbankan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang konsumsi. Sehingga dikenal di Uni Soviet pada waktu itu, masyarakat punya uang banyak, tetapi barang yang mau dibeli kurang tersedia.

Di Indonesia,

JANGAN MEMBODOHI RAKYAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Prof. H. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D. – Jakarta, 17  Mei 2009

Latar Belakang

Sejarah pemikiran tentang ilmu ekonomi tebagi dari dua kutup pemikiran yang dalam praktiknya menghasilkan kebijaksanan-kebijaksanan ekonomi yang berbeda bahkan berlawanan. Pertama, teori ekonomi yang dikenal dengan klasik, neo-klasik, libral dan neo-liberal yang pada intinya berpusat pada mekanisme pasar sebagai tangan yang tidak kelihatan yang dianggap mampu mengatur kehidupan perekonomian untuk mencapai kemajuan ekonomi sesuat bangsa. Ini secara evolusi beratus tahun berhasil dicapai oleh Negara-negara Eropah Barat, Amerika Utara, dan Jepang menjadi Negara-negara industri maju. Kedua, pemikiran yang timbul dari kebutuhan pembangunan Negara-negara EropahTimur, terutama Uni Soviet yang berpusat pada peranan besar Negara dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai masyarakat sosialisme dengan suatu perencanaan sentral oleh Negara.

Peranan Negara dalam perekonomian mendomonasi pemikiran para pemimipn Negara-negara sedang berkembang Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada tahun 1960-an, yang dipengaruhi terutama oleh keberhasilan Negara-negara sosialis Eropa Timur dalam waktu singkat dapat mencapai kemajuan dalam semua bidang dengan adanya peranan besar dari negara. Selain itu ada juga pengaruh pemikiran beberapa ahli ekonomi Barat yang melihat berhasilnya pemulihan ekonomi Eropa Barat setalah hancur dalam PD-II dengan Marshall Plan yang menurut pemikiran mereka dapat diterpakan di Negara-negara sedang berkembang. Yang terpenting adalah keyakinan pemimpin-pemimpin nagara-nagara sedang berkembang untuk mencapai kemajuan bangsa yang cepat dan tidak tergantung pada asing kususnya bekas penjajah, dengan kemandirian ekonomi, dapat diwujudkan dengan peranan Negara melalui suatu perencanaan pembangunan nasional.

Kondisi Dunia Sekarang

Kita tidak mungkin dapat menutup mata terhadap perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di dunia ini pada penghujung abad ke-XX dan awal abad ke- XXI. Perubahan yang sangat mendasar adalah rontoknya Negara-negara Eropah Timur sebagai blok begara-negara sosialis, yang dimulai oleh Uni Soviet sebagai Negara adi kuasa, yang merupakan acuan Negara-negara sedang berkembang, turut berpengaruh terhadap ideologi pembangunan Negara-negara sedang berkembang. Dalam bidang ekonomi dimulai dengan glasnost dan perestroika dari Mikail Gorbacov, Uni Soviet masuk ke mazhab pasar bebas, privatisasi perusahaan-perusahaan milik Negara, hilangnya subsidi-subsidi tertentu. Bagi Rusia dan Negara-negara bekas Uni Soviet mungkin tidak ada masalah masuk ke pasar bebas, karena basis ekonomi dan teknologinya sudah sangat kuat; justeru dengan masuknya ke pasar bebas dunia kemungkinan dapat memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang ada di dunia lain. Bagi Indonesia untuk masuk ke pasar bebas dunia sama sekali belum siap, karena keterbelakangan dalam segala bidang belum berhasil diatasi.

Globalisasi di satu pihak, regionalisasi di lain pihak, ditambah lagi oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, GATT, WTO membuka pintu seluas-luasnya bagi pasar bebas dan libralisasi ekonomi dan perdagangan internasional. Negara-negara sedang berkembang tidak mampu untuk menghadang apalagi mencegah akibat jelek dari globalisasi ini. Inti globalisasi adalah untuk menghilangkan semua barier dalam perdagangan internasional, penguasaan ekonomi dunia ke tiga oleh Perusahaan-perusahaan Multinasional milik Eropah Barat, Amerika Utara, dan Jepang; dan akibatnya tidak mungkin efektif keinginan pemerintah sesuatu Negara untuk proteksi industri dalam negeri.

Keadaan ekonomi Negara-negara sedang berkembang, hampir tidak mengalami kemajuan kecuali hanya beberapa Negara saja; perencanaan pembangunan yang gencar dibuat oleh pemerintah di Negara-negara sedang berkembang mulai awal tahun 1960-an, khususnya di Indonesia, sekarang ini semakin surut. Semua kondisi ini menimbulkan tantangan-tantangan baru yang tidak mudah untuk diatasi dalam pembangunan di Negara-negara sedang berkembang, tertuama bagi Indonesia tanpa hadirnya suatu pemerintahan nasional yang kuat, yang mampu melaksankan konsep pembangunan yang melawan arus global, berpegang pada kemandirian dalam bidang ekonomi.

Kondisi Indonesia Sekarang

MERUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN

Oleh : Prof. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D – Jakarta, 13 Pebruari 2009

LATAR BELAKANG

Dalam analisis ekonomi makro dan ekonomi pembangunan, para ekonom umumny mendasarkan pada analisis sektor-sektor ekonomi, baik dalam analisis dan rencana pembangunan nasional, maupun untuk pembangunan regional. Itu tidak salah sepanjang digunakan untuk studi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dan untuk melakukan riset tentang bebagai aspek ekonomi makro.

Pelaksanaan rencana pembangunan oleh pemerintah berdasarkan sektor-sektor ekonomi, tanpa dikaitkan dengan siapa pelaku pembangunan untuk melaksanakan rencana-rencana seperti itu akan mengalami kegagalan dan terbukti telah mengalami kegagalan. Karena, yang melaksanakan pembangunan itu adalah pelaku-pelaku ekonomi, yaitu perusahan-perusahaan baik yang dikuasai oleh negara, koperasi, maupun perusahaan-perusahaan swasta, bukan pemerintah. Ini, sebagai dasar pemikiran perlunya perubahan paradigama dalam pembangunan ekonomi, tidak berdasarkan sektor-sektor ekonomi, tetapi berdasarkan kelembagaan dalam sistem perekonomian.

PEMBANGUNAN BERDASARKAN KELEMBAGAAN SITEM PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian ditentukan oleh siapa yang memiliki atau menguasai alat-alat produksi dan dengan sendirinya distribusi. Sistem perekonomian Indonesia berdasarkan UUD ’45 adalah adalah perekonomian campuran (mixed economy), di mana terdapat perusahaan-perusahaan milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta. Pembangunan ekonomi seharusnya dilakukan berdasarkan peranan masing-masing perusahaan-perusahaan ini dalam semua sektor dan wilayah ekonomi. Sektor ekonomi secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam sektor A – sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor M- industri-industri pengolahan (manufacturing), dan sektor S – jasa-jasa (perdagangan, transportasi, komunikasi, dan lain-lain).

PILPRES 2009, Siapa Pemenangnya ??

Oleh : Prof. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D – Jakarta, 14 April 2009

Kesenjangan Sistem Politik dengan Kehidupan Politik

Pertanyaan ini akan sangat mudah untuk ditebak bagi orang-orang yang mengerti hakekat partai-partai politik dewasa ini. Setelah jatuhnya Suharto, seperti balas dendam saja setiap orang yang mau dapat mendirikan partai politik. Dalam orde baru partai politik dibatasi dengan 2 partai yaitu PDI dan P3 serta Golkar, sekarang mencapai 38 partai politik yang ikut pemilu 2009. Ini berarti terdapat kesenjangan antara sistem politik yang dicerminkan oleh banyaknya jumlah partai politik dengan kehidupan politik yang berkembang dalam masyarakat.

Periode orde baru sistem politik yang diwakili oleh 2 partai politik dan Golkar tidak mampu mewadahi kehidupan politik yang ada dalam msyarakat karena itu dipaksakan secara otoriter; sebaliknya sekarang sistem politik terlalu membengkak demi apa yang dikatakan “demokrsi”, sehingga banyak berdiri partai politik yang tidak dibutuhkan oleh kehidupan politik.. Tidak dibutuhkannya sebagian besar partai politik dibuktikan oleh hasil sementara pemilu kemarin yang hanya 9 partai politik yang mendapatkan suara yang berarti. Kesenjangan antara sistem dan kehidupan politik ini dibuktikan oleh jumlah pemilih yang golput sangat tinggi dan kegagalan mayoritas partai politik yang tidak mendapatkan suara.

Partai Politik tanpa Ideologi

Partai politik memang sebagai alat perjuangan untuk merebut kekuasaan. Tetapi kalau hanya sekedar alat untuk mendapatkan kekuasaan pribadi atau golongan, tanpa memiliki suatu ideologi yang jelas dan kuat, maka partai politik tersebut tidak ada bedanya dengan kumpulan orang-orang tanpa suatu pengikat. Partai politik seperti itu kelihatan exist bila ada gawe, sesudah itu akan sunyi sepi kembali, kecuali bagi pribadi-pribadi orang yang kebetulan berhasil duduk di lembaga legislatif dan/ atau eksekutif.

Ideologi dalam partai politik tidak hanya sekedar pengikat lahir dan bathin antara para anggotanya, tetapi merupakan rohnya suatu partai poitik untuk mencapai suatu tujuan besar, bukan tujuan pribadi atau golongan yang sesaat. Tidak adanya ideologi partai-partai politik sekarang terbukti juga dari banyaknya dari kaum intelektual yang jadi bajing loncat, atau tidak puas di partainya keluar dan mendirikan partai baru yang tidak laku dijual. Hakekat partai-partai politik seperti ini, anggota-anggotanya tidak bisa diandalakan karena sangat labil, yang dalam kasus pilpres mendatang akan berpengaruh dalam arti tidak loyal pada partainya atau pemimpinnya yang jadi capres.

Koalisi Partai-Partai Politik tidak akan Efektif

SEKALI LAGI TENTANG SISTEM PEREKONOMIAN

 LATAR BELAKANG

Pemikiran tentang sistem perekonomian berkembang semenjak Indonesia mulai merencanakan   pembangunan perekonomian bangsa. Pada periode pemerintahan Soekarno, pemikiran tersebut pernah sampai pada  gagasan dan cita-cita ekonomi sosialis Indonesia. Pada zaman Suharto berkembang pemikiran sekelompok ekonom tentang perekonomian Pancasila.

Sekarang ini, pengertian sistem perekonomian menjadi tidak jelas, terbukti ada  dari kalangan elit politik yang berpendapat bahwa krisis perekonomian Indonesia terjadi  karena sistem perekonomian yang salah dan harus diganti, tetapi tidak dijelaskan penggantinya seperti apa.

Sebenarnya, sistem perekonomian Indonesia,  dari awal sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini yang tercantum dalam UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Dalam UUD ’45 pada ayat 1 berbunyi :  “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”

Dalam penjelasan UUD ’45,  pasal 33 adalah dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran  masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa  dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang seorang.  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sistem perekonomian tidak lain adalah bentuk hubungan produksi,

REFORM-ACTIE DAN DOELS-ACTIE

Oleh : Prof. Buyung Achmad Sjafei, Ph.D ~ Jakarta, 9 Pebruari 2009

Latar Belakang

Ini adalah judul tulisan Soekarno dalam “Fikiran Ra’yat”, 1933, yang kondisi waktu beliau menulisnya sangat berbeda dengan kondisi Indonesia sekarang ini. Dulu sebagai doels-actie Indonesia merdeka, sekarang Indonesia sudah merdeka, dan sebagai doels-actie adalah masyarakat adil dan makmur sebagai tujuan kemerdekaan Indonesia. Namun bagi Indonesia, pengertian doels-actie dan reform-actie masih sangat aktual sampai sekarang ini . Doels-actie adalah perubahan yang mendasar, sedangkan reform-actie adalah perbaikan-perbaikan yang tidak mendasar, atau perbaikan-perbaikan atas fondasi yang sudah ada. Bagi Indonesia dalam pembangunan memerlukan kedua-duanya baik doels-actie maupun reform-actie. Tanpa doels-actie kita tidak punya tujuan jangka panjang yang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia, sebaliknya tanpa reform-actie, tanpa perbaikan sehari-hari rakyat akan menderita, dan doels-actie akhirnya tidak bisa dicapai.

Modal Dasar Pembangunan Indonesia

Pembangunan Indonesia memerlukan perubahan yang mendasar untuk merubah formasi ekonomi yang setengah kolonial dan setengah feodal manjadi formasi ekonomi-nasional demokrasi yang maju. Perubahan yang demikian itu sifatnya sangat mendasar, tidak mungkin hanya dengan melakukan reformasi atau perubahan yang implementatif saja. Pada awal kemerdekaan, sumber-sumber daya alam Indonesia masih utuh; jumlah penduduk masih sedikit; semangat nasionalisme dan perjuangan masih tinggi; daerah pedesaan masih asli mayoritas penduduk sebagai petani; tanah pertanian masih dimiliki oleh sebagian besar petani; daerah perkotaan belum penuh sesak; ketimpangan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan belum mencolok; kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin masih belum tampak; urbanisasi masih rendah; semangat kegotong royongan masih hidup, walaupun pendidikan masih rendah namun nilai-nilai budaya bangsa masih dijunjung tinggi. Ini menjadi modal awal untuk pembangunan Indonesia modern.

Pancasila dan UUD ’45 masih punya Roh yang merupakan dasar idiil dan kostitusional bagi pembangunan Indonesia seutuhnya, dan pembangunan ekonomi khususnya. Dalam bidang pertanian terdapat UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan UUBH (Undang-Undang Bagi Hasil) yang mengatur tentang pemilikan tanah dan tata guna tanah, yang masih berlaku samapai sekarang ini.

Pembangunan periode Soekarno
Pada masa pemerintahan ….